Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog mencatat realisasi pengadaan atau penyerapan gabah dari petani sebesar 250.000 ton setara beras, sebagai upaya menjaga ketahanan pangan, terutama saat pandemi COVID-19.
Pada tahun ini, Bulog menargetkan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 950.000 ton dari total target pengadaan 1,4 juta ton, sedangkan sisanya merupakan beras komersial.
"Realisasi serapan sejak Januari sampai 10 Mei ini 250.000 ton beras dengan serapan rata-rata 5.000 ton per hari setara beras," kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Tri Wahyudi Saleh saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin.
Saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog mencapai 1,4 juta ton tersebar di seluruh gudang Bulog di Indonesia.
Tri menjelaskan bahwa Bulog sebagai BUMN pangan, sesuai tugas dan fungsinya, baik saat kondisi normal maupun saat pandemi COVID-19 melaksanakan tiga pilar, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilisasi.
Dari segi pilar ketersediaan, Bulog melaksanakan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani semaksimal mungkin dengan mengacu kepada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sesuai Inpres 6/2015 dan Permendag 24/2020. Pilar ketersediaan tersebut dalam rangka stabilisasi harga di tingkat produsen.
"Oleh karenanya, saat pemerintah mendapat info 7 provinsi defisit beras, Bulog dalam waktu kurang satu minggu sudah dapat mengisi stok di wilayah defisit karena sudah menjadi kegiatan rutin Bulog untuk mengisi stok di provinsi tersebut," kata Tri.
Sementara pada pilar keterjangkauan, Bulog melakukan penyebaran stok beras dari daerah surplus beras ke daerah defisit beras dengan memperhatikan Minimum Stock Requirement dengan ketahanan stok tiga bulan.
Pada pilar stabilisasi, Bulog melaksanakan stabilisasi harga di tingkat produsen dengan menyerap gabah dan beras petani, serta melaksanakan operasi pasar atau program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) beras medium untuk menstabilisasi harga di tingkat konsumen.
Dalam peranannya, Bulog juga berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik dan BMKG di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.
