Ketua MPR minta pemerintah majukan industri pertahanan nasional

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah memajukan industri pertahanan nasional dalam menjaga kedaulatan sehingga bisa menjamin perdamaian.

Bamsoet mengingatkan peribahasa latin si vis pacem, para bellum" yang artinya jika menginginkan damai, bersiaplah perang, itu bukan bermaksud menganjurkan perang sebagai sebuah keharusan.

"Pribahasa itu memperingatkan setiap bangsa negara untuk memajukan industri pertahanan nasional dalam menjaga kedaulatan sehingga bisa menjamin perdamaian," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Bamsoet mengatakan hal itu ketika menjadi pembicara kunci "Leader Talks, Empat Pilar MPR RI dalam Industri Pertahanan" yang diselenggarakan secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu.

Bamsoet menilai PT Pindad sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menyiapkan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak boleh lagi bergantung pada impor bahan baku maupun amunisi.

Ia mengutip pernyataan Wakil Komisaris Utama PT Pindad Mayjen TNI (Purn.) Sumardi bahwa 80 persen amunisi PT Pindad masih tergantung pada impor. Hal itu menunjukkan bangsa Indonesia belum berdaulat sepenuhnya terhadap sistem pertahanan negara.

"Oleh karena itu, pengembangan sektor hulu dalam industri pertahanan seperti besi baja juga harus diperhatikan oleh Pemerintah," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu yakin PT Pindad punya kemampuan lebih dari cukup untuk memproduksi alutsista yang tidak kalah hebat daripada produk negara lain.

Bamsoet mencontohkan kontingen TNI Angkatan Darat pada tahun 2019 untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut menjadi juara umum lomba menembak antarnegara di ajang Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM) dan lebih membanggakan lagi menggunakan senjata produksi PT Pindad.

"Agar PT Pindad makin maju, yang dibutuhkan adalah keberpihakan dan dukungan dari pemerintah. Sebagaimana kini diperlihatkan Presiden Joko Widodo dengan melarang Kementerian Pertahanan melakukan impor alutsista sehingga mengutamakan pembelian alutsista dari PT Pindad," ujarnya.

Ia menilai Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan juga sudah bergerak cepat dengan memesan 500 kendaraan taktis, Maung, produksi PT Pindad.

Menurut Bamsoet, Kementerian Pertahanan dan PT Pindad juga sudah menandatangani LoI penyediaan 1 miliar amunisi per tahun.

"Dengan demikian, mulai 2020 hingga 2023, PT Pindad akan mensuplai 4 miliar amunisi untuk Kementerian Pertahanan dengan anggaran mencapai Rp19 triliun," katanya.

Pada tahun 2020, kata dia, Kementerian Pertahanan memegang anggaran mencapai Rp131 triliun, atau meningkat dari sebelumnya pada tahun 2019 Rp110 triliun.

Menurut dia, pada tahun 2021, Kementerian Pertahanan sudah meminta tambahan anggaran mencapai Rp129,3 triliun. Besarnya anggaran tersebut harus mampu memberikan nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri, khususnya PT Pindad.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia itu juga mendorong PT Pindad makin agresif dalam melakukan ekspansi penjualan hasil produk alutsista ke berbagai negara.

Hal itu, menurut dia, selain dengan mengandalkan marketing yang andal, juga harus didukung diplomasi pertahanan yang dijalankan pemerintah.

"PT Pindad juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri yang membawahi Duta Besar Indonesia di berbagai negara. Manfaatkan keberadaan duta besar sebagai agen marketing," ujarnya.

Hal itu seperti yang juga sudah diperintahkan Presiden Joko Widodo, yaitu para duta besar mendapatkan tugas tambahan, selain pintar berdiplomasi, juga harus pintar dagang.

Bamsoet mencontohkan Amerika dan Rusia sangat agresif menggunakan para duta besar yang rajin bergerilya dalam menjual alutsistanya.