Ketua DPR: petugas harus tegas tapi humanis hadapi warga nekat mudik

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta petugas di lapangan bekerja tegas tapi tetap humanis saat menghadapi warga yang nekat mudik di masa pelarangan Mudik Lebaran 2021.

"Situasi dan dinamika di lapangan kita berhadapan dengan orang yang ngotot mau pulang. Bagaimana menerapkan di lapangan, tetap disiplin dan humanis, bisa menguatkan keengganan masyarakat untuk mudik," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakan Puan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan Posko Pengendalian Transportasi pada masa Idul Fitri 1442 H, di Polresta Cirebon, Rabu.

Dia meminta koordinasi seluruh pihak terkait dilakukan dengan baik untuk menghasilkan persepsi yang sama dalam pelaksanaan larangan mudik Lebaran.

Puan menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawasi pelaksanaan aturan pelarangan mudik tahun ini.

Menurut dia, petugas di lapangan harus fleksibel, misalnya bagaimana kalau ada rombongan 50 orang pengendara motor yang solidaritasnya tinggi, karena itu pentingnya memberi pemahaman.

“Harus sopan, santun, tapi tegas, misalnya di H-1, H-2 Lebaran, semuanya mau ketemu keluarga. Jadi perlu sinergi dan gotong royong dalam rentang waktu peniadaan mudik," katanya.

Rakor diawali paparan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Istiono tentang kesiapan Polri dalam pelarangan mudik Lebaran 2021.

Menurut dia, Korlantas Polri akan membangun 381 titik penyekatan, dan 158 titik penyekatan di antaranya adalah di Jawa Barat, sebagai bukti serius meniadakan mudik Lebaran tahun ini.

Berdasarkan data Korlantas, perkiraam pemudik dari Jabodetabek dan Banten menuju Jawa dan Sumatra mencapai tiga juta orang. Dari jumlah perkiraan tersebut, pemudik paling banyak menuju Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, yang didominasi pengendara mobil pribadi (34,5 persen).

Operasi Ketupat untuk peniadaan mudik akan dilakukan pada 6-17 Mei 2021, dengan titik penyekatan dari Lampung sampai Denpasar.

Dalam Rakor tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Istiono sama-sama mengapresiasi pengawasan yang dilakukan Puan Maharani.

Pengawasan, perhatian, dan masukan DPR RI sangat diperlukan demi kesuksesan pelaksanaan pelarangan mudik dan penambah semangat aparat yang bertugas di lapangan.

“Terima kasih kepada Bu Puan secara langsung memantau Jawa Barat. Ini memotivasi kami dalam bertugas, terima kasih untuk masukan dan arahan, terutama tentang santun dan tegas dalam pelarangan mudik," ujar Istiono.

Rakor yang digelar di Polresta Cirebon itu dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Istiono beserta jajaran.