Eropa (ANTARA) - Uni Eropa secara resmi pada Jumat mengadopsi paket kelima sanksi terhadap Rusia, sejak invasi negara itu ke Ukraina pada 24 Februari 2022, termasuk larangan impor batu bara, kayu, bahan kimia dan produk lainnya.
Langkah-langkah tersebut juga mencegah banyak kapal dan truk Rusia mengakses Uni Eropa, yang melumpuhkan perdagangan lebih lanjut, dan akan melarang semua transaksi dengan empat bank Rusia, termasuk VTB.
Larangan impor batu bara akan berlaku penuh mulai pekan kedua Agustus 2022. Tidak ada kontrak baru yang dapat ditandatangani mulai Jumat (8/4), ketika sanksi akan diterbitkan dalam jurnal resmi lembaga itu.
Kontrak yang ada harus diakhiri pada pekan kedua Agustus, yang berarti Rusia dapat terus menerima pembayaran dari Uni Eropa untuk ekspor batu bara hingga saat itu.
"Sanksi terbaru ini diadopsi menyusul kekejaman yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Rusia di Bucha dan tempat-tempat lain di bawah pendudukan Rusia," kata diplomat tinggi Uni Eopa Josep Borrell, dalam sebuah pernyataan.
Kremlin, Rusia, mengatakan tuduhan Barat bahwa pasukan Rusia melakukan kejahatan perang dengan mengeksekusi warga sipil di kota Bucha, Ukraina, adalah "pemalsuan mengerikan" yang bertujuan untuk merendahkan tentara Rusia.
Komisi Uni Eropa memperkirakan nilai larangan batu bara itu mencapai 8 miliar euro per tahun, yang merupakan pendapatan yang hilang bagi Rusia. Jumlah itu dua kali lebih besar dari yang dikatakan Ketua Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (5/4).
Selain batu bara, sanksi baru Uni Eropa terhadap rusia juga terhadap melarang impor produk lain, termasuk kayu, karet, semen, pupuk, makanan laut kelas atas seperti kaviar, dan minuman beralkohol seperti vodka, dengan perkiraan nilainya mencapai 5,5 miliar euro atau 5,9 miliar dolar AS setahun.
Uni Eropa juga membatasi ekspor sejumlah produk ke Rusia, termasuk bahan bakar jet, komputer, semikonduktor canggih, elektronik mewah, perangkat lunak, mesin sensitif, dan peralatan transportasi, dengan nilai mencapai 10 miliar euro per tahun.
Sanksi tersebut juga melarang perusahaan Rusia untuk berpartisipasi dalam pengadaan publik di Uni Eropa dan memperluas larangan penggunaan mata uang kripto yang dianggap bisa menjadi sarana potensial untuk menghindari sanksi.
Komisi Uni Eropa mengatakan 217 orang lainnya juga ditambahkan ke daftar hitam sebagai bagian dari paket sanksi baru, yang berarti aset mereka di Uni Eropa akan dibekukan dan mereka akan dikenai larangan bepergian ke kawasan tersebut.
Sebagian besar dari mereka adalah pemimpin politik dari wilayah Luhansk dan Donetsk, tetapi sanksi juga dikenakan ke pengusaha, politisi, dan staf militer yang dekat dengan Kremlin, Rusia.
Hal itu menyebabkan hampir 900 orang yang dikenai sanksi oleh Uni Eropa sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai "operasi khusus" untuk demiliterisasi dan "denazifikasi" negara itu.
