"Kami melakukan pembinaan penanganan pelanggaran untuk kesiapan pengawasan jelang tahapan kampanye maupun seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 melalui rapat fasilitasi dan pembinaan pelanggaran pemilu. Kali ini menghadirkan para pimpinan divisi dan staf penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa panwaslu dari 11 kecamatan," kata Ketua Bawaslu Gorontalo Utara, Lius Ahmad, di Gorontalo, Kamis.
Pembinaan tersebut menghadirkan narasumber dari Polres dan Kejaksaan Negeri.
Ia mengatakan, kegiatan ini terus dilakukan sebagai upaya penguatan sumber daya manusia (SDM) pengawas di garda terdepan.
"Kami mengoptimalkan kesiapan setiap individu pengawas dalam perannya mengawasi seluruh tahapan pemilu serentak 2024. Bagaimana mereka menangani beragam hal yang ditemukan dan dilaporkan. Dengan tetap memprioritaskan upaya pencegahan pelanggaran dalam pemilu," katanya.
Penguasaan tentang berbagai hal seperti penanganan laporan, aduan maupun temuan, dan klarifikasi termasuk pembuatan laporan serta administrasi berkaitan dengan surat menyurat.
Anggota panwaslu kecamatan dan staf masing masing divisi juga melakukan simulasi untuk kesiapan menghadapi hal yang ditemukan dan dilaporkan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan. Mengingat tahapan kampanye sudah semakin dekat.
Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Gorontalo Utara Jefrian Akutu mengatakan, panwaslu kecamatan wajib fokus pada tugas yang diemban. Yaitu penindakan dan pencegahan.
Penindakan dilakukan manakala terjadi pelanggaran pemilu dan pemilihan. Sumbernya bisa dua yakni temuan dan laporan pemilu. Sedangkan pencegahan adalah upaya yang ditempuh pengawas pemilu kecamatan agar kegiatan yang mengarah pada pelanggaran pemilu bisa dihindari.
Panwaslu kecamatan juga secara terus menerus wajib melakukan kajian pendalaman atas regulasi yang ada.
"Mengasah terus ilmu dan informasi yang telah di dapat selama ini. Perbanyak komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga diri agar tidak terlibat pada pelanggaran pemilu dan pemilihan," kata Jefrian pula.***
