Pemkab Gorontalo Utara bentuk tim terpadu penanganan dampak kekeringan

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo membentuk tim terpadu pencegahan dan penanganan dampak El Nino dan kekeringan air di seluruh wilayah tersebut.

"Saya menggelar rapat dan mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait dalam upaya menanggulangi El Nino dan dampak kekeringan di daerah ini," kata Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu di Gorontalo, Kamis.

Langkah cepat yang dilakukan setelah tim terpadu dibentuk, yaitu mendorong pelatihan bagi masyarakat lokal untuk menjadi pemadam kebakaran swakarsa dan penanganan kekeringan air.



Pihak Kodim 1314 dan Polres juga menyatakan kesiapan memberi pelatihan tersebut.

"Kami berharap sebanyak-banyaknya masyarakat memiliki pengetahuan tentang bagaimana menghadapi kondisi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini," kata bupati.

Kondisi paling penting adalah melakukan pencegahan. Namun, dalam upaya penanganan mengingat kekeringan sementara memuncak di wilayah ini, mau tidak mau upaya penanganan harus segera menyiapkan sumber daya manusia ( SDM), pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat menghadapi bencana.

Tim terpadu juga segera merumuskan materi kampanye, bahan sosialisasi, pelatihan masif agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan air.

"Upaya paling inti adalah mencegah, namun bagaimanapun masyarakat harus memiliki kemampuan dalam penanganan," katanya.



Menurut bupati, pentingnya sebaran informasi kepada masyarakat terhadap dampak kekeringan air dan El Nino yang memuncak saat ini.

Ia mengaku telah menginstruksikan kepada seluruh organisasi terkait tentang penanganan, khususnya tentang mekanisme distribusi air bersih.

"Kami segera menggelar sosialisasi dan penyiapan alat pemadam kebakaran bergerak serta distribusi air bersih di wilayah terdampak kekeringan, seperti Ponelo Kepulauan, Desa Botuwombato, Kecamatan Kwandang dan wilayah potensi rawan air bersih, baik menggunakan mobil, perahu, maupun fasilitas pemerintah daerah yang dimiliki," katanya.