Kekerasan terhadap anak harus distop, kata Presiden

Kupang, Nusa Tenggara Timur (ANTARA GORONTALO) - Pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-23 di Kupang, Presiden Joko Widodo meminta keluarga-keluarga Indonesia membantu menghentikan kekerasan kepada anak.

"Keluarga sebagai pihak terdepan bagi anak harus memastikan bahwa fungsi perlindungan benar-benar terwujud, kekerasan terhadap anak harus distop dan tidak bisa kita biarkan lagi," kata Presiden Jokowi di hadapan 1.200 orang yang hadir pada acara ini, Sabtu.

Presiden meminta momentum Hari Keluarga Nasional sebagai upaya menguatkan fungsi keluarga, meliputi fungsi keagamaan, fungsi sosial, dan fungsi dalam nilai-nilai keutamaan meliputi fungsi pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi pembinaan lingkungan, dan fungsi perlindungan.

"Jika keluarga bisa memupuk pola pikir dan perilaku yang produktif maka kita akan bisa melahirkan generasi emas Indonesia, generasi pemenang, generasi yang cerdas, generasi yang kreatif, generasi yang inovatif, generasi produktif, dan generasi visioner," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden mengapresiasi inisiatif BKKBN yang mengedepankan empat konsep besar dalam Hari Keluarga Nasional tahun ini, yakni keluarga berkumpul, keluarga berinteraksi, keluarga berdaya, dan keluarga berbagi.

Namun Presiden menegaskan, keempat konsep hendaknya jangan hanya menjadi jargon tetapi bisa diterjemahkan menjadi kerja nyata BKKBN.

Di tengah pidatonya jokowi menyempatkan diri berinteraksi dengan beberapa ibu yang menjadi pelaku program kependudukan dan KB serta seorang anak sekolah, sala satunya Fatmawati Laga yang menjadi Pengurus Kader Posyandu Flamboyan III.

Fatmawati diminta menyanyikan Mars KB yang akrab didengar Presiden Jokowi sejak kecil. Setelah itu, Presiden menghadiahi Fatmawati sebuah sepeda.

"Tingkatkan terus pengabdian, semangat, serta prestasi dalam menyukseskan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga," kata Presiden dalam acara yang juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Farouk Muhammad, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya.