Hong Kong (ANTARA GORONTALO) - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan
pemerintah tentu telah menyiapkan antisipasi jika kebijakan target dari
amnesti pajak tidak mencapai atau gagal raih target.
"Tentu kami sudah merumuskan antisipasinya, jika target tidak
tercapai. Dan itu pasti yang terbaik juga," katanya, ketika dikonfirmasi
Antara usai menghadiri sosialisasi amnesti pajak di Hong Kong, Senin.
Pemerintah menargetkan dana repatriasi amnesti pajak Rp1.000
triliun, deklarasi Rp4.000 triliun, dan uang tebusan Rp165 triliun.
Badan usaha milik negara (BUMN) siap menampung dana-dana repatriasi yang
masuk melalui kebijakan amnesti pajak.
Bahkan, BUMN menyediakan ruang untuk menampung dana tersebut cukup
besar, hingga Rp300 triliun. "Amnesti pajak ini, tidak bisa lagi kita
tunda. Dan kita berupaya maksimal agar tercapai targetnya, dan nantinya
dapat membiayai berbagai program pembangunan, utamanya infrastruktur,"
tutur Rini.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan
Robert Pakpahan mengatakan,"Kami tetap optimis tercapai. Jika pun
sekarang belum tampak hasil capaiannya, kan ini baru diluncurkan.
Pengusaha juga masih mendata aset-asetnya," katanya.
Robert menambahkan diperkirakan pertengahan September sudah banyak
yang mendaftarkan mengingat bahwa saat inilah waktu yang tepat bagi
para wajib pajak untuk mendeklarasikan asetnya karena tarif yang dipatok
masih sangat kecil. "Diskonnya besar banget, dari 30 persen (tarif
normal) menjadi 2 persen (tarif tax amnesty) sampai September," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad. "Kita harus optimis laah. Kalau
pemerintah tidak optimis, ragu-ragu, bagaimana pelaku dunia usaha bisa
yakin untuk menarik dananya ke Indonesia, atau investor menanamkan
modalnya di Indonesia," katanya.
Muliaman memastikan saat ini berinvestasi di Indonesia lebih
menguntungkan dibandingkan banyak negara lain. "Kalau kita ditanya mau
tanam uang bagusnya di mana, ya Indonesia," katanya.
"Semisal, pasar surat utang negara (SUN). Imbal hasil pada
kebanyakan negara cenderung kecil, bahkan negatif. Hal ini dikarenakan
perlambatan ekonomi yang cukup parah di negar-negara tersebut. Misalnya
Brasil, Turki, dan Afrika Selatan," ungkap Muliaman.
Ia menambahkan, "Kalau beli SUN di beberap- negara emerging market
itu negatif, kalau Indonesia itu return-nya cukup besar.
Sementara itu Direktur Bank BRI dan Koordinator Himpunan Bank-Bank
Milik Negara (Himbara ), Asnawi Syam mengatakan ada beberapa proyek yang
siap untuk menampung dana berupa investasi langsung.
Di antaranya proyek Tol Trans Jawa dengan nilai sebesar Rp6 triliun
di bawah PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT).
Kemudian proyek refinery milik PT Pertamina (Persero) di Balikpapan,
Kalimantan Timur.
"Investasi langsung misalnya terdapat proyek Pertamina berupa
refinery di Balikpapan dengan nilai proyek sebesar 5 miliar dolar AS.
Kesempatan investasi juga diberikan kepada investor UMKM berupa join
venture holtikultura estate yang mencakup tanaman buah-buahan ataupun
sayur-sayuran dan paket investasi dimulai dari 100 hingga 500 ha,"
paparnya.
Khusus untuk pasar modal, ada sekitar 10 Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan anak perusahaan BUMN yang akan ditawarkan dengan skema
Initial Public Offering (IPO) sampai Rights Issue. Misalnya rencana IPO
anak usaha dari PT Hutama Karya (Persero) yaitu HK Realtindo dengan
perkiraan penawaran saham Rp1,4 triliun.
Asmawi menambahkan, sebanyak 26 BUMN juga akan menerbitkan obligasi
dengan sebesar Rp 60 triliun. Misalnya PT Angkasa Pura I tahun ini akan
menerbitkan obligasi sebesar Rp 3 triliun dan PT Pertamina yang akan
menerbitkan global bond sebesar 1,5 miliar dolar AS.
"PT Pertamina yang akan menerbitkan global bond sebesar 1,5 miliar dolar AS," ujar Asmawi.
Sosialisasi dihadiri pula Direktur Utama BNI 1946 Ahmad Baiquni,
Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI
Asmawi Syam, Direktur BTN Maryono.
Pemerintah antisipatif jika target amnesti pajak gagal
Senin, 22 Agustus 2016 22:10 WIB