Jerman tolak seruan Trump naikkan anggaran NATO ke 5 persen dari PDB

Teheran (ANTARA) - Kanselir Jerman Olaf Scholz menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap seruan Presiden terpilih AS, Donald Trump, agar anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) meningkatkan anggaran pertahanan hingga lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Scholz mengatakan pada Kamis (9/10) bahwa lima persen dari PDB adalah jumlah uang yang sangat besar, menekankan bahwa NATO memiliki proses pengambilan keputusan yang sangat jelas, dan anggota aliansi saat ini didorong untuk mengalokasikan dua persen dari PDB mereka untuk pertahanan.

Dia mencatat bahwa untuk ekonomi terbesar di Eropa, lima persen dari PDB akan mencapai sekitar 200 miliar euro (sekitar Rp3.338 triliun) per tahun, sementara anggaran federal Jerman hanya sekitar 490 miliar euro (sekitar Rp8.178 triliun).

Memenuhi permintaan Trump akan mengharuskan Jerman untuk menabung atau meminjam tambahan 150 miliar euro (sekitar Rp2.503 triliun) setiap tahun, kata Scholz.

"Itulah sebabnya saya percaya lebih baik fokus pada jalur yang telah lama disepakati NATO," tambahnya.

Presiden AS yang akan datang, Donald Trump, mendesak negara-negara NATO untuk secara signifikan meningkatkan anggaran pertahanan hingga lima persen dari PDB—lebih dari dua kali lipat target saat ini. Namun, hanya sedikit negara di Eropa yang menganggap angka tersebut realistis dan banyak lainnya menentang permintaan ini.

Banyak negara Eropa mengalami kendala anggaran dan berjuang untuk memenuhi target dua persen.

Misalnya, Prancis saat ini sedang berjuang untuk terus meningkatkan anggaran pertahanannya karena proses penganggaran negara tersebut terhambat oleh ketidakpastian politik.

Sementara di Inggris, tidak ada jadwal yang jelas untuk mencapai target anggaran pertahanan sebesar 2,5 persen.

Selain itu, pemerintah Ceko mengumumkan pada pekan ini bahwa mereka akan mencapai tingkat belanja pertahanan dua persen untuk pertama kalinya.

“Sangat realistis untuk berbicara tentang mencapai tiga persen dalam beberapa tahun mendatang." kata Perdana Menteri Ceko, Petr Fiala, pada Rabu (8/1).

Sumber : IRNA-OANA