Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk mendukung pembangunan nasional serta pengentasan kemiskinan di Indonesia.
"Optimalisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf (Ziswaf) dengan pendekatan inovatif dan profesional akan meningkatkan efektivitas dalam memberdayakan mustahik menjadi muzaki, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berbasis prinsip syariah," kata Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum melalui keterangan di Jakarta, Kamis.
Mahdum menekankan Ziswaf bukan sekadar instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.
Baznas, kata dia, juga menerapkan standar evaluasi pengelolaan zakat, salah satunya adalah Indeks Zakat Nasional (IZN), yakni alat ukur kinerja pengelolaan zakat guna memastikan perbaikan berkelanjutan.
"Indeks Literasi Zakat di Indonesia saat ini berada di angka 74,83 atau kategori menengah. Oleh karena itu, kami terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat," ujarnya.
Mahdum menambahkan pihaknya juga mengoptimalkan pembayaran zakat secara digital dengan bekerja sama dengan 24 perbankan, 24 aplikasi komersial dan 7 non-komersial, serta berbagai media sosial dan lokapasar. Selain itu, Baznas telah mengembangkan Zakat Virtual Assistant dan Voice Command Zakat Assistant berbasis kecerdasan buatan (AI).
"Digitalisasi pengelolaan zakat telah meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pengumpulan zakat secara digital mengalami kenaikan rata-rata 202,5 persen dalam 10 tahun terakhir," ungkapnya.
Mahdum menyampaikan dana ZIS tidak hanya digunakan untuk bantuan konsumtif, tetapi juga dialokasikan ke berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti UMKM, ekonomi kreatif, dan pertanian.
Selain itu, kata Mahdum, seluruh program Baznas berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan alokasi dana 30 persen untuk sosial kemanusiaan, 23,5 persen untuk pendidikan, 20 persen untuk ekonomi, 17,4 persen untuk kesehatan, 5,1 persen untuk advokasi dan dakwah, 3,5 persen untuk pemberdayaan kesehatan.
Sebagai langkah peningkatan kepercayaan publik, lanjut dia, Baznas menerapkan audit independen setiap tahun, memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, serta mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) untuk memonitor penerimaan dan distribusi dana secara waktu nyata.
"Tentunya kami mengimbau agar masyarakat menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui lembaga-lembaga resmi yang mendapatkan izin dari pemerintah melalui Kemenag, dalam hal ini adalah Baznas." tutur Mokhamad Mahdum.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Baznas RI nyatakan komitmen kelola ZIS untuk pembangunan nasional
