Gorontalo (ANTARA) - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Fitri Yusup Husain mengatakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh pemerintah daerah, harus dapat memuat program-program pro rakyat.

"Penyusunan RPJMD harus bisa bersinergi dengan semua pemangku kepentingan, agar tujuan utama untuk kemajuan daerah dan kemakmuran rakyat dapat tercapai," kata Fitri di Gorontalo, Sabtu.

Ia menghadiri penandatanganan kerjasama pengawasan RPJMD dengan pihak BPKP yang digelar di ruang Tinepo kantor bupati setempat.

Menurutnya RPJMD menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mewujudkan program pro rakyat sehingga masyarakat sejahtera menjadi kepentingan bersama yang harus diperjuangkan secara mutlak.

"DPRD pun siap melakukan pengawasan penyusunan dan implementasi RPJMD, agar kepentingan rakyat benar-benar terakomodir dan terlaksana sesuai perencanaan," katanya.

DPRD kata Fitri mengawasi penyusunan RPJMD yang di dalamnya diharapkan pula dapat menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah dapat berbasis pada peningkatan sumber Pendapatan Asli daerah (PAD), termasuk pengurangan angka kemiskinan dan bertahap namun pasti adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap kehadiran DPRD dalam kegiatan konsultasi publik rencana awal RPJMD Tahun 2025 hingga 2029 Gorontalo Utara, akan menjadi semangat sinergi yang baik dalam mewujudkan Gorontalo Utara berdaya sinergi, ceria dan sejahtera," katanya.

Ia menegaskan bahwa lembaga DPRD akan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.



Pewarta: Susanti Sako
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026