Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mendukung penuh program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelar oleh Polri dan Bulog di daerah itu.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Gorontalo, Kamis mengatakan program SPHP merupakan bagian dari upaya Polri dan Bulog dalam menjaga dan menstabilkan harga serta ketersediaan pangan, khususnya beras.
"Program ini patut mendapatkan apresiasi, karena memiliki dampak yang baik untuk kestabilan pasokan dan harga pangan khususnya beras di Provinsi Gorontalo," kata Gusnar.
Pelaksanaan program tersebut secara resmi mulai dijalankan hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yang dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui kick off peluncuran Gerakan Pangan Murah secara terpusat di Mabes Polri.
Program ini merupakan inisiatif pemerintah yang melibatkan sinergi lintas sektor seperti Polri, Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional dan pemerintah daerah.
"Ini juga menjadi hadiah spesial untuk masyarakat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80," kata Gubernur.
Kepala Bulog Gorontalo La Ode Suleman Ngkalusa mengatakan pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah telah dijalankan pada pekan-pekan sebelumnya, dalam rangka pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat di Gorontalo.
Namun pada pelaksanaan sebelumnya, pendistribusian beras bantuan pangan itu dibagikan secara gratis, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
Khusus untuk pelaksanaan program beras SPHP ini, bertujuan menstabilkan pasokan dan harga beras.
Dalam setiap kegiatan gerakan pangan murah, masyarakat bisa mendapatkan dua sak beras berukuran masing-masing 5 kilogram setiap orang, dengan harga Rp60 ribu per sak.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan program ini, Bulog Gorontalo memastikan bahwa ketersediaan stok beras masih aman dan bisa memenuhi kebutuhan.
"Stok beras yang tersedia di Bulog Gorontalo sebanyak empat ribu ton. Sementara waktu pelaksanaan program ini akan dijalankan sampai bulan Desember tahun 2025," imbuhnya.
