Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Komisi II DPR mengadakan Rapat Kerja dengan
Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (22/2). Diharapkan pemerintah dapat
menjelaskan landasan pengaktifan kembali Basuki T. Purnama sebagai
Gubernur DKI Jakarta, kata Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali.
"Komisi II DPR belum mendapatkan penjelasan langsung dari Menteri
Dalam Negeri sehingga diharapkan dalam Rapat Kerja hari ini, Mendagri
dapat menjelaskan hal tersebut yang telah menjadi polemik di
masyarakat," kata Amali di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta,
Rabu.
Dia mengatakan Komisi II DPR baru mendengar penjelasan Mendagri
terkait kebijakan pengaktifan kembali Ahok dari media massa sehingga
belum memperoleh penjelasan resmi.
Amali berharap dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, Mendagri bisa
menjelaskan secara rinci dan jelas terkait kebijakan yang telah menjadi
polemik di masyarakat sehingga harus diperjelas.
"Diharapkan dalam Raker ini Mendagri menjelaskan tentang
alasan-alasan terkait memberhentikan sementara atau tidak memberhentikan
sementara," ujarnya.
Namun politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa Raker tersebut
bukan tindak lanjut dari langkah politik yang bergulir di DPR yaitu
pengajuan Hak Angket.
Menurut dia, penjadwalan Raker tersebut sudah direncanakan sebelum
bergulirnya Hak Angket yang diajukan 90 anggota DPR dari empat fraksi di
DPR.
"Memang kami mengundang Mendagri pada kesempatan sebelumya hanya
karena waktunya tidak bisa, maka baru hari ini direalisasikan. Jadwal
rapat dengan para mitra Komisi II DPR kami putuskan pada awal masa
sidang," katanya.
Mendagri Tjahjo Kumolo sebelum Raker berlangsung enggan menjelaskan
terkait apa yang akan disampaikannya dalam rapat tersebut.
Dia hanya mengatakan bahwa dirinya mengikuti alur rapat, apa yang
ditanyakan anggota Komisi II DPR maka pihaknya akan menjawab pertanyaan.
"Ya saya tidak tahu apa yang dibahas. Ya namanya raker bisa apa aja yang dibahas, kami ikut saja," ujarnya.
Komisi II minta penjelasan Kemendagri soal pengaktifan Ahok
Rabu, 22 Februari 2017 16:37 WIB