Jonan sebut tak bahas polemik Kereta Cepat saat bertemu Prabowo

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto selama dua jam, sama sekali tidak membahas proyek kereta cepat.

Jonan menjelaskan bahwa agenda pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin itu, murni berupa diskusi dan tukar pikiran mengenai sejumlah program pemerintahan yang dijalankan Presiden Prabowo.

“Saya nggak tahu ya, soal Whoosh sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa, nggak,” kata Jonan saat ditanya topik pembahasan terkait kereta cepat atau whoosh kepada wartawan.

Dia mengatakan bahwa dirinya juga tidak diminta memberikan masukan apa pun terkait wacana perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya.

“Nggak ada, saya sudah pensiun, saya nggak akan menyampaikan pendapat lah,” ujarnya.

Meski enggan mengomentari isu-isu strategis seperti tenor utang proyek kereta cepat atau pengelolaannya, Jonan tetap memberikan apresiasi terhadap inovasi di sektor transportasi.

“Saya pikir, mestinya beliau pasti punya kebijakan sendiri mengenai ini. Whoos sendiri secara operasional bagus. Soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri ke Presiden, karena tadi nggak dibahas,” ujarnya.

Pemerintah tengah menyoroti polemik pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Pada hari ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk melaporkan perkembangan sektor infrastruktur sekaligus meminta arahan langsung terkait solusi atas permasalahan utang proyek tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah membahas isu utang Kereta Cepat dalam rapat terbatas bersama jajaran ekonomi, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan CEO Danantara Rosan Roeslani.

Dalam pertemuan itu, Presiden meminta tim ekonominya menyiapkan berbagai opsi penyelesaian utang, seperti perpanjangan masa pinjaman atau skema pembayaran alternatif, agar tidak menimbulkan gejolak bagi perekonomian nasional.