Gorontalo (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie meminta pentingnya transparansi program pembangunan untuk disajikan di ruang publik melalui peran media massa.
"Peran media massa sangat penting dalam menyampaikan kinerja pemerintah kepada masyarakat," kata Idah di Gorontalo, Jumat.
Ia bersama Gubernur Gusnar akan terus dievaluasi masyarakat hingga empat tahun ke depan, berdasarkan capaian visi dan misi pembangunan daerah.
Oleh karena itu, setiap program yang dilaksanakan harus benar-benar dirasakan manfaatnya sekaligus diketahui publik.
"Saya dan pak gubernur, masih empat tahun ke depan akan terus dinilai oleh masyarakat. Apa yang kita kerjakan harus dirasakan dan juga diketahui publik,” kata Idah.
Berdasarkan paparan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, terdapat sekitar 6.600 paket kegiatan dengan total anggaran Rp546,8 miliar, yang sebagian besar berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, khususnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di tingkat sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB), termasuk sekolah swasta.
Wagub menilai pembangunan sumber daya manusia masih kurang terekspos di media dibandingkan sektor lain, padahal program pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah.
“Sekecil apapun nilai anggarannya, tetap harus dipublikasikan agar masyarakat tahu itu bantuan dari pemerintah provinsi, bukan dari pihak lain,” kata Idah.
Ia juga menekankan agar organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mengabaikan peran media, melainkan membangun komunikasi yang baik serta memanfaatkan peran Dinas Kominfotik dan koordinasi dengan KPID dalam penyebaran informasi pembangunan.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan bahwa mulai 2026, seluruh OPD berperan sebagai juru bicara gubernur dan wakil gubernur.
“Apa yang dikerjakan OPD harus ditransformasikan ke publik lewat media. Bicara saja sejujurnya. Jangan pelit ke media dan jangan sembunyi-sembunyi, karena masih ada saya dan Ibu Wagub yang bertanggung jawab,” kata Gusnar.
Ia juga mengingatkan agar penyampaian informasi tetap dikoordinasikan dengan tim komunikasi atau juru bicara gubernur dan Dinas Kominfotik agar sesuai kaidah jurnalistik dan mudah dipahami masyarakat.
