RSUD Ainun Habibie kerja sama inovasi layanan publik dengan tiga lembaga

Gorontalo (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hasri Ainun Habibie (HAH) Provinsi Gorontalo di Limboto, Kabupaten Gorontalo mengembangkan inovasi layanan publik melalui kerja sama dengan tiga lembaga.

"Hari ini kami melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama, yaitu dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gorontalo, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Biro Gorontalo. Kegiatan ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Patriotik 23 Januari 2026," kata Direktur RSUD Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo dr Fitriyanto Rajak di Gorontalo, Jumat.

Ia mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah awal yang akan terus dilakukan dalam mengembangkan layanan di rumah sakit ini.

Ia mengharapkan kerja sama itu juga menjadi contoh yang baik bagi rumah sakit lain di Provinsi Gorontalo.

Dalam meningkatkan kerja sama dengan BNN Provinsi Gorontalo yang terus berkomitmen tinggi dalam memberantas narkoba, dia mengharapkan, dapat merintis layanan rehabilitasi rawat jalan, yang tentu ke depan diharapkan mendapat persetujuan dari pihak BPJS Kesehatan.

Melalui kerja sama dengan LKBN ANTARA, dia mengharapkan, seluruh kegiatan yang baik dan telah berhasil dilakukan di RSUD Ainun Habibie dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

"Kita perlu menggandeng media nasional agar apa yang dilakukan khususnya hal-hal baik bagi masyarakat, bisa terlihat oleh publik, khususnya layanan-layanan baru agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.

Selain itu, kerja sama dengan pihak Disdukcapil langkah penting dalam memudahkan dan mendekatkan layanan publik di bidang administrasi kependudukan dalam ekosistem kolaboratif dan tidak berbelit, khususnya dalam penerbitan akta kelahiran dan akta kematian.

Layanan terkoneksi antara RSUD Hasri Ainun Habibie dengan pihak Disdukcapil dipastikan tidak berbelit serta memudahkan pencatatan kependudukan terkini, baik dalam peristiwa kelahiran maupun kematian.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo Anang S Otoluwa mengatakan RSUD Hasri Ainun Habibie telah berhasil mengimplementasikan hal yang dimaksud dengan kolaborasi dan sinergi.

"Ketika kita mengalami kesulitan anggaran maka kolaborasi adalah cara paling baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebab kolaborasi tidak harus pakai uang," katanya.

Anang juga menilai inovasi yang dilakukan oleh rumah sakit provinsi tersebut, mengatasi masalah di Dinas Kesehatan.

Ia mencontohkan pada 2025, pihak BPJS Kesehatan mengembalikan anggaran Rp144 juta karena kepesertaan banyak yang sudah meninggal akan tetapi tidak diperbaharui.

Dengan inovasi yang dijalin bersama Disdukcapil, pihaknya optimistis anggaran pembayaran premi BPJS Kesehatan dapat tepat sasaran, sehingga data kelahiran maupun kematian segera terlaporkan dan tidak ada lagi pembayaran premi khususnya pada orang yang telah meninggal dunia.

Ia mengatakan kerja sama tersebut dapat saling mengoptimalkan dana di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

"Hasil evaluasi yang dilakukan kemarin, dana BPJS yang dibayarkan ada sekitar Rp4 miliar yang tidak bisa diserap, dikarenakan seperti puskesmas tidak melakukan pencatatan dengan baik sehingga melalui kolaborasi ini diharapkan serapan anggaran tersebut akan meningkat," katanya.

Kerja sama tersebut juga amanat Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dengan harapan melalui kolaborasi meski anggaran hanya sedikit namun bisa menjalin kerja sama yang luas.

"Semua diharapkan diuntungkan melalui kerja sama ini," katanya.

Ia berharap, RSUD Hasri Ainun Habibie tidak bosan-bosan memublikasikan kegiatan maupun inovasi layanan yang dilakukan untuk diketahui masyarakat.

Mengingat rumah sakit ini salah satu sentra pelayanan publik unggulan yang telah dirancang dan menjadi cita-cita gubernur dan wakil gubernur untuk dapat dimanfaatkan masyarakat dengan optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan di Provinsi Gorontalo.

Penandatanganan kerja sama tersebut dihadiri langsung Kepala BNN Provinsi Gorontalo Brigadir Jenderal Polisi Sri Bardiyati, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo Muhtar Nuna, Kepala ANTARA Biro Provinsi Gorontalo Debby Mano, Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, serta jajaran RSUD Hasri Ainun Habibie.