Jepang janji akan tegakkan hukum atas penangkapan ikan ilegal

Istanbul (ANTARA) - Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, Minggu (15/2), berjanji akan menegakkan hukum secara tegas terhadap penangkapan ikan ilegal setelah seorang kapten kapal penangkap ikan dari China ditahan pekan lalu.

Takaichi mengatakan di akun media sosial AS X bahwa Tokyo akan terus mengambil tindakan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan menghalau operasi penangkapan ikan ilegal oleh kapal penangkap ikan asing.

Pada Jumat (13/2), otoritas Jepang membebaskan kapten kapal yang ditahan setelah China menyerahkan dokumentasi yang menjamin pembayaran uang jaminan.

Badan Perikanan Jepang mengatakan telah menyita kapal tersebut pada Kamis (12/2) dan menahan kapten karena diduga menentang perintah untuk berhenti saat berada di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang di lepas pantai Nagasaki.

Itu adalah pertama kalinya sebuah badan Jepang menyita kapal penangkap ikan China di perairan lepas pantai barat daya Jepang sejak 2022.

Beijing mengatakan pihaknya berharap Tokyo "akan menjunjung tinggi perjanjian perikanan China-Jepang, menegakkan hukum secara adil, dan melindungi hak dan kepentingan sah dari orang-orang yang bersangkutan."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan bahwa China "selalu" mendesak para nelayannya untuk beroperasi "sesuai dengan hukum dan peraturan," dan bahwa Beijing akan dengan tegas melindungi "hak dan kepentingan sahnya."

Hubungan antara China dan Jepang telah tegas sejak Takaichi mengatakan pada November bahwa potensi serangan China terhadap Taiwan dapat merupakan "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" bagi Jepang, yang mungkin memungkinkan pelaksanaan pertahanan diri kolektif.

Beijing mengkritik keras komentar tersebut dan menyarankan warga negara China untuk tidak bepergian ke Jepang, dan juga memberlakukan kembali larangan impor makanan laut Jepang.

Jepang mengajukan protes diplomatik kepada China

Jepang telah mengajukan protes diplomatik kepada China atas pernyataan Beijing, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang pada Minggu (15/2).

Pernyataan itu mengatakan "seorang peserta China membuat pernyataan yang tidak pantas mengenai kebijakan keamanan pemerintah Jepang pada Konferensi Keamanan Munich pada 14 Februari."

"Mengingat bahwa pernyataan China secara faktual tidak benar dan tidak berdasar, Pemerintah Jepang dengan ini menegaskan kembali posisinya," menurut pernyataan itu.

Dengan menyatakan bahwa beberapa negara telah "dengan cepat meningkatkan kemampuan militer mereka secara tidak transparan" dan "mengintensifkan upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan," pernyataan itu menambahkan bahwa Tokyo "menentang langkah-langkah tersebut dan menjauhkan diri darinya."

"Upaya Jepang untuk memperkuat kemampuan pertahanannya merupakan respons terhadap lingkungan keamanan yang semakin ketat dan tidak ditujukan terhadap negara ketiga tertentu. Kami berharap bahwa masalah seputar Taiwan akan diselesaikan secara damai melalui dialog, dan sikap ini tetap tidak berubah," tambah pernyataan itu.

"Pemerintah Jepang tetap terbuka untuk berdialog dengan China dan bermaksud untuk terus merespons dengan tenang dan tepat ke depannya," menurut pernyataan itu.

Pernyataan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Sabtu (14/2) mengkritik pernyataan Takaichi tentang Taiwan, dengan mengatakan bahwa komentar tersebut merusak kedaulatan teritorial China.

"Ini adalah pertama kalinya dalam delapan tahun seorang Perdana Menteri Jepang mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini secara langsung melanggar kedaulatan teritorial China, dan secara langsung menantang fakta bahwa Taiwan telah dikembalikan ke China," kata Wang.

Sumber: Anadolu

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jepang janji akan tegakkan hukum atas penangkapan ikan ilegal