Menteri ESDM tegaskan akan ciptakan iklim investasi migas berkeadilan

Jakarta (ANTARA) - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan menciptakan iklim investasi minyak dan gas bumi yang berkeadilan.

Bahlil, dalam sambutannya saat Inaugurasi Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu, menyampaikan pemerintah akan menerapkan kesetaraan perlakuan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan hulu migas kepada seluruh pihak termasuk BUMN, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), pemerintah daerah, hingga pengusaha lokal.

"Saya akan sampaikan equal treatment. Bagi negara, berpihak kepada BUMN itu penting, tapi jauh lebih penting adalah memikirkan semua kepentingan negara. KKKS yang lain juga mempunyai kontribusi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara," ujar Bahlil, dikutip dari rilisnya.

Sektor energi, khususnya hulu minyak dan gas bumi menjadi salah satu pilar penting untuk menghadapi ancaman krisis energi ke depan, di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang sedang tidak menentu.

Kolaborasi menyeluruh antara pemerintah dan swasta dinilai menjadi kunci keberhasilan tercapainya ketahanan energi.

Tak hanya itu, Bahlil juga meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk melakukan percepatan proses perizinan usaha.

"Kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan ini. Saya minta kepada SKK Migas berbagai upaya yang kami lakukan untuk melakukan reform, berbagai regulasi untuk melakukan percepatan, tapi kalau masih ada yang lambat, tolong disampaikan," tegasnya.

Bahlil juga mendorong pengusaha migas di daerah bisa mendapatkan porsi kesempatan yang sama untuk menjadi kontraktor di wilayahnya.

"Agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan, jangan semua kontraktor orang Jakarta semua. Jadikan lah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri selama (mereka) profesional. Jangan juga pengusaha daerah itu jadi pengusaha proposal," ujarnya.

Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil mengimbau KKKS segera menyerahkan hak partisipasi (participating interest) kepada pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saya umumkan, atas perintah Bapak Presiden, bagi KKKS yang sudah menjalankan usahanya dengan baik, yang disesuaikan dengan aturan, yang belum menyerahkan PI-nya kepada daerah, tolong segera. Tapi, harus sesuai dengan aturan, nggak boleh tidak sesuai dengan aturan," tegas Bahlil.

Bahlil juga meyakinkan para KKKS bahwa tahun ini tidak ada pemotongan kuota ekspor, khususnya komoditas gas.

Seluruh usulan kuota ekspor sudah disetujui dan akan berjalan hingga akhir tahun ini.

"Di 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri. Jadi, nggak perlu ada kekhawatiran lagi. Semuanya sudah saya setuju untuk ekspornya semua. Jadi, semuanya sudah saya tanda tangan," jelasnya.

Pada kesempatan ini, Bahlil juga menyaksikan penandatangan delapan kontak kerja sama wilayah kerja (WK) migas hasil lelang pada 2025, yakni WK Gagah, Bintuni, Karunia, Drawa, Jalu, Southwest Andaman, Barong, dan Nawasena.

Bahlil juga mengumumkan 118 area potensial blok migas baru saat ajang tersebut.

Angka ini termasuk 25 area ditandatangani, 43 area sedang dilakukan studi bersama, dan 50 area lainnya berpotensi ditawarkan, studi, dan akuisisi data baru.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri ESDM tegaskan akan ciptakan iklim investasi migas berkeadilan