Makassar (ANTARA GORONTALO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan
optimistis penanganan kasus korupsi mega proyek Elektronik Kartu Tanda
Penduduk (e-KTP) akan dituntaskan hingga di penghujung masa jabatan
komisioner.
"Kami tetap optimis bisa selesai. Komisioner sekarang masih menjabat
sampai 2019, kami masih punya waktu dua tahun untuk menyelesaikannya,"
ucap Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif di Makassar, Sulawesi
Selatan, Rabu.
Mengenai optimisme tersebut apakah dapat diselesaikan hingga 2019,
mengingat adanya pergeseran pemerintahan dan masuk tahapan Pemilihan
Presiden (Pilpres) hingga akhir masa jabatan, kata dia, KPK tidak
tergantung dengan masa presiden.
"KPK tidak tergantung dengan masa jabatan Presiden, mudah-mudah
komisioner sekarang ini, kita bisa selesaikan," ujar pria kelahiran
Muna, 16 Juni 1965 silam itu.
Syarif yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini
menjelaskan, pihaknya sudah melakukan yang terbaik dalam penanganan
korupsi e-KTP bahkan telah menetapkan beberapa tersangka hingga anggota
DPR, meski demikian tentu proses perjalanan kasus ini masih panjang.
"Saya tidak bisa menjanjikan ini kapan selesai, ibarat lomba lari,
ini bukan lari sprint, tapi maraton, tentu prosesnya cukup panjang
bahkan mendapat tekanan," ungkap dia.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam korupsi
pengadaan proyek e-KTP tahun 2011-2013 dengan nilai proyek senilai Rp5,9
triliun, dari anggaran merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.
Penetapan tersangka e-KTP dimulai tiga tahun lalu. KPK menetapkan
Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen
Dukcapil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka pada Selasa, 22 April
2014, hingga akhirnya Sugiharto divonis 2,5 tahun penjara.
Selanjutnya KPK menyasar eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Ia
ditetapkan sebagai tersangka kedua kasus e-KTP pada Jumat (30/9/2016)
dan dilakukan penahanan sejak Rabu (21/12/16) selanjutnya melibatkan
nama-nama sejumlah anggota DPR hingga sekarang.
KPK optimistis penanganan kasus korupsi e-KTP tuntas
Kamis, 7 September 2017 8:51 WIB