Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa menilai rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi, disebabkan minimnya koordinasi antarpihak-pihak yang berkepentingan.
"Koordinasi yang rendah berdampak pada kurang padu dan komprehensifnya program tersebut, baik di tingkat pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya," kata Winarni saat membuka workshop penjaminan kualitas dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten/kota pada program PPSP tahun 2017, Selasa.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan satu terobosan di sektor sanitasi melalui program pembangunan yang komprehensif, terintegrasi, jangka panjang dan melibatkan berbagai pihak.
Salah satu cara yang perlu dilakukan yakni dengan mengoptimalkan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP), yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi sanitasi di daerah dengan pengarusutamaan percepatan pembangunan di sektor sanitasi.
Sekda yang juga sebagai ketua Pokja Sanitasi Provinsi Gorontalo mengingatkan, pada tahun 2017 pemerintah sudah memasuki era kedua dalam pencapaian akses sanitasi.
"Ada target yang harus dicapai sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yakni 100-0-100," ujarnya.
Ia menambahkan, artinya harus 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan pemukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak, ini target yang berat tapi harus bisa dituntaskan hingga 2019.
Untuk saat ini capaian akses layak sanitasi Provinsi Gorontalo adalah 59,38 persen masih jauh dari target capaian di 2019 sebesar 75 persen.
Saat ini Pemprov Gorontalo telah sampai pada penyusunan dan pemutakhiran dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten/kota) untuk enam kabupaten/kota.
Untuk tahun 2016 telah dilakukan di tiga kabupaten/kota yakni Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo, tiga kabupaten lain ditargetkan selesai di tahun 2017 ini yakni Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango.*
