Rencana mengundang Presiden ke Gorontalo, selain melakukan Groundbreaking waduk Bulango, juga meresmikan PLTU Anggrek dengan kapasitas 2 kali 25 megawatt di Kabupaten Gorontalo Utara, serta peresmian jaringan irigasi Randangan di Kabupaten Pohuwato.
"Tadi sudah kami bahas percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional waduk Bulango, yang hingga saat ini Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) masih tertunda, karena ada penolakan dari masyarakat," kata Rusli, Senin.
Ia menilai jika penolakan tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat, seperti apa program pembangunan pemerintah di suatu daerah.
Menurutnya, instansi vertikal yang melaksanakan proyek tersebut, harusnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, karena fokus pekerjaanya ada di daerah.
"Percuma kami melakukan lobi anggaran kepada pemerintah pusat, sementara begitu anggarannya turun, sosialisasi ke masyarakat kurang akibatnya terjadi penolakan di masyarakat," tegasnya.
Kekhawatiran masyarakat pada soal ganti rugi, baik itu lahan maupun perkebunan, menurutnya bahwa semua itu dijamin oleh pemerintah karena ada tim penilai yang akan menghitung semua kerugian masyarakat.
Gubernur menegaskan bahwa apa yang menjadi tuntutan masyarakat semua pasti akan terjawab, misalnya masyarakat punya lahan satu hektare dan terkena dampak pembangunan maka pemerintah akan menggantinya.
"Intinya adalah pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Pewarta: FaridEditor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
