Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Pengamat komunikasi politik dari Universitas
Paramadina Hendri Satrio berpendapat bahwa Partai Golkar seperti tidak
serius dalam memberikan rekomendasi.
"Saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan surat rekomendasi untuk
pilkada juga model tulis tangan seperti itu. Bila benar demikian Partai
Golkar seperti tidak serius dalam memberikan rekomendasi, " kata Hendri
kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Namun, ia berharap bahwa rekomendasi tersebut bukanlah "rekomendasi
bodong." "Wah, apa jadinya para penerima rekomendasi kalau ternyata
rekomendasi yang diterima tidak melalui mekanisme partai yang
sesungguhnya. Jawa Barat, Bandung dan daerah lainnya dapat dikocok ulang
rekomendasinya," katanya.
Beberapa saat sebelumnya, surat Setya Novanto soal pelaksana tugas
Ketua Umum Golkar telah memicu perdebatan di dalam rapat pleno partai
beringin lantaran penunjukan Plt disebut tidak mengugurkan status
Novanto sebagai ketua umum.
"Plt sifatnya hanya sementara, ketua umum tetap," kata Ketua DPP
Partai Golkar Yahya Zaini disela rapat pleno Golkar di Jakarta, Selasa.
Anggapan bahwa status Novanto sebagai ketua umum tidak gugur pun memicu perdebatan dalam rapat.
Dalam suratnya yang dibacakan di rapat pleno, Novanto diketahui
menunjuk Sekjen Golkar Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum.
Belum ada keputusan apakah pleno menyepakati Idrus Marham selaku plt
ketua umum, atau justru menghendaki digelarnya Musyawarah Nasional Luar
Biasa untuk memilih ketua umum definitif yang mana tidak memerlukan
seorang pelaksana tugas.
Pengamat nilai Golkar tidak serius berikan rekomendasi
Rabu, 22 November 2017 8:11 WIB