Jakarta, (Antara News) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut bantuan personel Tim SAR maupun logistik belum lancar masuk ke Kota Palu dan Donggala karena akses darat, udara dan laut masih sulit ditembus.
"Dengan jalur darat sudah dilakukan sejak semalam tapi karena tidak ada jaringan komunikasi kami tidak bisa dapat laporan dari tim BPBD," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Sabtu.
TNI, menurut dia, memberangkatkan tujuh Satuan Setingkat Kompi (SSK) Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni Tempur, Batalyon Infantri dan Batalyon Zeni Komunikasi dan Konstruksi dengan dua pesawat Herkules dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun pagi tadi tidak bisa mendarat di Palu akhirnya disampung dari Makassar dengan Helikopter Super Puma.
Polri juga mengirimkan Tim SAR beserta peralatannya. Tim BPBD maupun pemerintahan dari kabupaten dan provinsi tetangga, menurut Sutopo, juga diminta untuk mengirimkan bantuan, baik personel maupun logistik kebutuhan dasar, melalui jalur darat.
Namun demikian, ia mengatakan masih membutuhkan waktu beberapa jam lagi untuk bisa tiba di Kota Palu, terlebih Donggala yang medannya lebih sulit karena konturnya yang berbukit. "Ada yang baru bisa tiba nanti malam, ada yang besok pagi," katanya.
Ini karena sejumlah ruas jalan menuju Kota Palu maupun Donggala terputus karena rusak oleh gempa atau tertimbun longsor. Sementara untuk jalur laut, akses pelabuhan tidak ada karena rusak diterjang tsunami pada Jumat (28/9).
Namun demikian, menurut Sutopo, Kementerian Perhubungan RI sudah dapat memastikan petang ini Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie dapat kembali didarati oleh pesawat-pesawat komersial. Sehingga diharapkan bantuan personel Tim SAR, tim media dan logistik bisa lancar masuk ke Kota Palu.
Presiden Joko Widodo, menurut dia, sudah menghubungi Gubernur Sulawesi Tengah dan meminta agar segera menetapkan status darurat sehingga bantuan dapat lancar masuk ke Palu dan Donggala.
BNPB, ia mengatakan juga akan mendampingi pemerintah daerah Sulawesi Tengah untuk segera menetapkan masa tanggap darurat dan membentuk organisasi tanggap darurat gempa Donggala.
"Radiogram dari Menteri Dalam Negeri sudah dikeluarkan meminta gubernur segera menetapkan darurat bencana. Akan kita bentuk organisasi tanggap darurat, sampai saat ini belum terbentuk. BNPB akan dampingi (Pemda) untuk tetapkan status gawat darurat dan tim organisasi tanggap darurat," katanya.
Kementerian ESDM RI melakukan pemetaan dampak gempa, memastikan listrik segera menyala lagi dan bahan bakar tersedia di Kota Palu dan Donggala. Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatikan sedang berupaya melancarka kembali layanan telekomunikasi.
Kementerian Sosial, kata Sutopo, sudah menurunkan Tagana dan mengirimkan logistik meski belum bisa menembus Palu dan Donggala. Dan Kementerian Kesehatan membuka pusat kesehatan bersama Dinas Kesehatan setempat, serta mengirimkan "buffer stock" obat dari Makassar menuju lokasi terdampak gempa dan tsunami.
"NGO-NGO kemanusian saya rasa juga sudah banyak yang bergerak membantu ke sana. Yang sekarang dibutuhkan segera memulihkan kembali aliran listrik, komunikasi, makanan siap saji, tambahan personel SAR, tenda, terpal, selimut, makanan bayi, dan seterusnya," ujar Sutopo.
Warga, lanjutnya, banyak mengungsi di luar rumah sesuai saran Tim SAR, karena gempa susulan masih terjadi. Mereka disarankan mengungsi di jalan, lapangan, dan tempat yang jauh dari tebing rawan longsor, jauh dari sutet atau tiang-tiang listrik serta baliho.
"Yang dirawat di rumah sakit pun semua masih di luar ruangan karena ditakutkan terjadi gempa susulan," lanjutnya.
Bantuan Gempa Palu-Donggala Belum Lancar Karena Akses Sulit
Sabtu, 29 September 2018 16:34 WIB