Padang, (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikap tidak akan bergabung dengan koalisi pemerintah dengan tujuan mendapatkan kursi menteri di kabinet dan memastikan akan berada di barisan oposisi pemerintah Jokowi-Maruf .
"Kalau semua bergabung ke pemerintah demokrasi kita jadi tidak sehat, sebab semua nurut saja sama apa yang dikatakan pemerintah," kata Ketua DPP PKS Bidang Wilayah Tifatul Sembiring di Padang, Sabtu.
Ia menyampaikan hal itu usai kegiatan pembekalan calon anggota DPR dan DPRD terpilih PKS di Sumatera Barat.
Menurutnya jika semua gabung dengan koalisi pemerintahan tidak ada check and balance sehingga tidak ada yang menyuarakan aspirasi masyarakat yang terpilih.
Tifatul juga meyakini rekan koalisinya Partai Gerindra tidak akan gegabah bergabung dengan koalisi pemerintah walaupun tawaran yang dijanjikan cukup menggiurkan.
"Jiwa kesatria itu punya mental baja dan tidak mudah menyerah," ujarnya.
Pada sisi lain PKS mengajak semua komponen bangsa terutama elit untuk berpikir jangka panjang dan tidak bersikap pragmatis hanya demi mengambil keuntungan sesaat.
"Mari berpikir setelah 2024, saat itu Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan diri, semua partai akan sama-sama mulai dari nol," kata dia.
Ia melihat saat ini pemimpin partai sudah berumur dan pada 2024 saat Jokowi selesai semua akan berkompetisi dari garis nol dengan titik start yang sama.
Oleh sebab itu semua pihak sudah harus mulai memikirkan dan mempersiapkan kepemimpinan nasional ke depan, ujarnya.
PKS tegaskan tidak akan bergabung dengan koalisi pemerintah
Sabtu, 3 Agustus 2019 16:52 WIB
Ketua DPP PKS Bidang Wilayah Tifatul Sembiring (dua dari kanan). (Antara Sumbar/Ikhwan Wahyudi)
