Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo fokus membangun sektor pariwisata dan infrastruktur pada tahun anggaran 2021.
Hal itu diungkap Bupati Indra Yasin di Gorontalo, Kamis, saat membuka pelaksanaan Forum Konsultasi Publik terkait Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021 di salah satu gedung komersil di Kecamatan Kwandang.
Pemkab kata Bupati Indra, memerlukan diskusi-diskusi juga masukan-masukan terhadap RKPD 2021, agar pembangunan yang akan dijalankan tercapai sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
Itulah sebabnya, ia mengapresiasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang telah menginisiasi penyelenggaraan forum konsultasi publik tersebut, sesuai tahapan dan waktu yang dijadwalkan.
Agar seluruh perencanaan yang telah ditetapkan, dapat terlaksana sesuai target.
Tahun anggaran 2021, Pemkab akan berkonsentrasi pada pembangunan sektor pariwisata dan infrastruktur, mengingat dua hal itu menjadi item penting dalam menunjang peningkatan sumber penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah (PAD).
Secara holistik atau menyeluruh, akan dibahas dalam perencanaan, untuk menunjang target pembangunan pariwisata dan infrastruktur.
Dengan tidak mengabaikan pembangunan di seluruh sektor yang akan tetap berjalan maksimal, namun dua item tersebut menjadi skala prioritas pada tahun anggaran 2021 nanti.
Pemkab berupaya menghimpun masukan-masukan konstruktif dari publik, dalam rangka merealisasikan perencanaan pembangunan daerah.
Terkait pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2020 ini, ditegaskannya harus segera dimulai.
"Seluruh alokasi anggarannya sudah ditetapkan DPRD, sudah ada merknya, maka tidak ada alasan untuk menunda-nunda pekerjaan," ujar Bupati.
Ia berharap, tahun anggaran 2020 ini, capaian realisasi anggaran maupun fisik sudah menembus angka 90 persen di bulan November nanti.
"Ini merupakan target yang perlu dicapai, agar tidak ada lagi pekerjaan yang bertumpuk di akhir tahun anggaran," tuturnya.
Forum konsultasi publik itu dihadiri Wakil Bupati Thariq Modanggu, Ketua Komisi III DPRD, Aryati Polapa, Wakil Ketua Komisi III DPRD, Mikdad Yeser, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk camat dan perencaana program di setiap OPD.
