Badan Pengawas Pemilu RI memberikan tiga catatan penting untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang baru saja diterbitkan pada 4 Mei.
"Pertama, saya kira yang penting adalah KPU harus tetap menjaga independensinya sebagai penyelenggara teknis pemilu," kata Ketua Bawaslu RI Abhan di Jakarta, Rabu.
Independensi tersebut dinilai penting karena pada pasal 122A Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tersebut mengatur penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah dan DPR.
"Jadi harus ada persetujuan antara pemerintah dan DPR, ini yang saya katakan KPU harus menjaga independensinya sebagai penyelenggara teknis ketika nanti menetapkan penundaan kembali pilkada (jika tidak dimungkinkan digelar pada Desember 2020)," katanya.
Catatan penting kedua, kata dia, yakni soal ketentuan Pasal 122A ayat 3, ketentuan tersebut kata dia mengatur mengenai tata cara dan waktu pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU.
"Ini juga akan timbul multitafsir, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, apakah tata cara ini hanya soal mengenai tahapan saja, atau tata cara itu bisa artian umum, jangan sampai menjadi ruang celah ketika ada yang mempersoalkan," kata Abhan.
Contohnya, lanjut dia apakah KPU bisa mengubah metode tahapan misalnya metode atau waktu kampanye yang pada UU Pilkada secara legitimasi mengatur metode kampanye.
"Kalau misalnya KPU berpendapat ini pada Juni tidak bisa melanjutkan tahapan tertunda, hanya bisa dilakukan nanti misalnya pada Juli, maka waktunya sangat mepet. Hal yang bisa dikurangi adalah kira-kira masa kampanye," ucapnya.
Catatan ketiga, yakni mengenai pasal 201A Perppu Penundaan Pilkada, yang menetapkan hari pemilihan ditunda ke Desember 2020 tetapi juga memberikan ketetapan bisa ditunda kembali jika bencana nonalam pandemi COVID-19 belum berakhir.
"Artinya ini menggantungkan pada pernyataan atau 'statement declaire' atau keputusan pemerintah bahwa COVID-19 ini sudah selesai. Baru ini bisa dilaksanakan di Desember, kalau tidak kemungkinan akan bisa ditunda di luar Desember 2020," ujarnya.
Ketetapan tersebut, menurut dia, memberikan kepastian hukum sekaligus ketidakpastian bagi penyelenggara untuk menyelenggarakan Pilkada serentak 2020.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Pertama, saya kira yang penting adalah KPU harus tetap menjaga independensinya sebagai penyelenggara teknis pemilu," kata Ketua Bawaslu RI Abhan di Jakarta, Rabu.
Independensi tersebut dinilai penting karena pada pasal 122A Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tersebut mengatur penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah dan DPR.
"Jadi harus ada persetujuan antara pemerintah dan DPR, ini yang saya katakan KPU harus menjaga independensinya sebagai penyelenggara teknis ketika nanti menetapkan penundaan kembali pilkada (jika tidak dimungkinkan digelar pada Desember 2020)," katanya.
Catatan penting kedua, kata dia, yakni soal ketentuan Pasal 122A ayat 3, ketentuan tersebut kata dia mengatur mengenai tata cara dan waktu pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU.
"Ini juga akan timbul multitafsir, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, apakah tata cara ini hanya soal mengenai tahapan saja, atau tata cara itu bisa artian umum, jangan sampai menjadi ruang celah ketika ada yang mempersoalkan," kata Abhan.
Contohnya, lanjut dia apakah KPU bisa mengubah metode tahapan misalnya metode atau waktu kampanye yang pada UU Pilkada secara legitimasi mengatur metode kampanye.
"Kalau misalnya KPU berpendapat ini pada Juni tidak bisa melanjutkan tahapan tertunda, hanya bisa dilakukan nanti misalnya pada Juli, maka waktunya sangat mepet. Hal yang bisa dikurangi adalah kira-kira masa kampanye," ucapnya.
Catatan ketiga, yakni mengenai pasal 201A Perppu Penundaan Pilkada, yang menetapkan hari pemilihan ditunda ke Desember 2020 tetapi juga memberikan ketetapan bisa ditunda kembali jika bencana nonalam pandemi COVID-19 belum berakhir.
"Artinya ini menggantungkan pada pernyataan atau 'statement declaire' atau keputusan pemerintah bahwa COVID-19 ini sudah selesai. Baru ini bisa dilaksanakan di Desember, kalau tidak kemungkinan akan bisa ditunda di luar Desember 2020," ujarnya.
Ketetapan tersebut, menurut dia, memberikan kepastian hukum sekaligus ketidakpastian bagi penyelenggara untuk menyelenggarakan Pilkada serentak 2020.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020