Bawaslu Gorontalo Utara intensif sosialisasi pengawasan pilkada

Gorontalo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo mengintensifkan sosialisasi pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di daerah itu.

"Seluruh panwaslu kecamatan terus bergerak mengawasi pelaksanaan masa kampanye yang masih bergulir, termasuk mengintensifkan sosialisasi terkait pengawasan yang wajib dilakukan pada tahapan pilkada khususnya di hari pemungutan dan penghitungan suara nanti," kata Anggota Bawaslu Gorontalo Utara Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas (HP2H) Fadli Bukoting di Gorontalo, Sabtu.

Ia mengatakan jelang pemungutan suara pada 27 November 2024, Bawaslu meminta jajaran petugas pengawas semakin memperketat pengawasan.

Termasuk mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif mengingat 11 hari lagi pemungutan suara akan berlangsung.

"Kita cegah terjadinya pelanggaran, seperti praktik politik uang, pembagian bantuan termasuk sembako, dan pelanggaran lain," katanya.

Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Panwaslu Kecamatan Kwandang Idris Saleh mengatakan pihaknya gencar melakukan pengawasan termasuk sosialisasi untuk mengajak pengawas partisipatif di Wilayah ibu kota kabupaten tersebut.

"Kami mengajak berbagai elemen masyarakat termasuk kalangan gen Z untuk bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif," katanya.

Pilkada tahun ini kata Idris diharapkan berlangsung aman dan adil.

"Insting teman-teman pengawas di kecamatan harus jalan dalam melakukan pengawasan untuk mencegah segala bentuk kecurangan dan pelanggaran. Termasuk proaktif mengajak seluruh masyarakat khususnya pemilih untuk menjadi pengawas partisipatif, juga tidak lupa memberikan hak suara pada 27 November nanti," katanya.

Menurutnya dua pekan menjelang pemungutan suara, Sekretariat Panwascam sudah mulai melakukan piket pengawasan 24 jam secara bergilir.

"Kami mengantisipasi adanya pelaporan dari masyarakat maupun temuan petugas pengawas terhadap berbagai potensi pelanggaran. Namun pada prinsipnya, gerakan maksimalkan pengawasan terus dilakukan," kata Idris.***