Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wali Kota Gorontalo Marten Taha, menegaskan, tidak semua usulan pembangunan yang disampaikan lewat Musyawarah Rencana pembangunan (Musrembang) akan terealisasi, melainkan pemerintah kota (pemkot) mengedepankan skala-skala prioritas.
"Tidak selamanya usulan lewat musrembang oleh masyarakat, terealisasi, biasanya kendala keterbatasan anggaran dan sebagainya, sehingga pemkot membuat sulu skala prioritas," kata Marten, saat tatap muka dengan warga masyarakat di daerah tersebut, Senin.
Dia menjelaskan, hasil musrembang untuk tahun ini merupakan rencana yang dibahas dan direalisasikan untuk tahun anggaran 2016 nanti, sehingga ada usulan pembangunan sarana dan prasarana yang telah diusulkan warga beberapa yang belum terealisasi.
"Masyarakat wajib untuk mengawal setiap usulan yang disampaikan pada musrembang, asalkan benar-benar sangat dibutuhkan," kata Marten seraya mengharapkan agar seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus proaktif.
Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (BAPPEDA) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki mengatakan, pihaknya akan tetap memperhatikan setiap usulan yang disampaikan lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) di Kota Gorontalo, pada setiap musrembang yang di tingkat provinsi.
Namun tentunya tetap melihat pada skala proitas dan bobot yang diusulkan, sebab bisa saja ada rencana yang tidak bisa terealisasikan ditingkat kota dan kabupaten namun pemeritah Provinsi merencanakannya.
"Usulan masyarakat pada musrembang harus benar-benar sarana yang sangat dibutuhkan, jangan hanya asal mengusulkan saja tanpa memperhatikan azs manfaatnya," kata Budi.
Makarma Kadir, salah seorang ketua LPM di Kota Gorontalo mengatakan, bahwa program dari pemerintah Kota Gorontalo untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat, untuk memaksimalkan rencana yang sudah diusulkan masyarakat pada musrembang sudah sangat tepat.
Namun satu hal yang perlu diperhatikan pimpinan di Kota Gorontalo, yakni setiap kali dilaksanakan musrembang di tingkat kelurahan, pimpinan SKPD tidak pernah mensosialisasikan apa saja usulan yang lolos saat musrembang di kelurahan, sehingga masyarakat tidak mengetahuinya.
"Kami minta kepada Pemerintah Kota Gorontalo untuk menyampaikan sejumlah usulan yang akan terealisasikan hasil pembahasan pada setiap tahun musrembang," kata Makarma.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Tidak selamanya usulan lewat musrembang oleh masyarakat, terealisasi, biasanya kendala keterbatasan anggaran dan sebagainya, sehingga pemkot membuat sulu skala prioritas," kata Marten, saat tatap muka dengan warga masyarakat di daerah tersebut, Senin.
Dia menjelaskan, hasil musrembang untuk tahun ini merupakan rencana yang dibahas dan direalisasikan untuk tahun anggaran 2016 nanti, sehingga ada usulan pembangunan sarana dan prasarana yang telah diusulkan warga beberapa yang belum terealisasi.
"Masyarakat wajib untuk mengawal setiap usulan yang disampaikan pada musrembang, asalkan benar-benar sangat dibutuhkan," kata Marten seraya mengharapkan agar seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus proaktif.
Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (BAPPEDA) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki mengatakan, pihaknya akan tetap memperhatikan setiap usulan yang disampaikan lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) di Kota Gorontalo, pada setiap musrembang yang di tingkat provinsi.
Namun tentunya tetap melihat pada skala proitas dan bobot yang diusulkan, sebab bisa saja ada rencana yang tidak bisa terealisasikan ditingkat kota dan kabupaten namun pemeritah Provinsi merencanakannya.
"Usulan masyarakat pada musrembang harus benar-benar sarana yang sangat dibutuhkan, jangan hanya asal mengusulkan saja tanpa memperhatikan azs manfaatnya," kata Budi.
Makarma Kadir, salah seorang ketua LPM di Kota Gorontalo mengatakan, bahwa program dari pemerintah Kota Gorontalo untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat, untuk memaksimalkan rencana yang sudah diusulkan masyarakat pada musrembang sudah sangat tepat.
Namun satu hal yang perlu diperhatikan pimpinan di Kota Gorontalo, yakni setiap kali dilaksanakan musrembang di tingkat kelurahan, pimpinan SKPD tidak pernah mensosialisasikan apa saja usulan yang lolos saat musrembang di kelurahan, sehingga masyarakat tidak mengetahuinya.
"Kami minta kepada Pemerintah Kota Gorontalo untuk menyampaikan sejumlah usulan yang akan terealisasikan hasil pembahasan pada setiap tahun musrembang," kata Makarma.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015