Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, resmi menetapkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Ponelo Kepulauan.
Hal itu dikatakan anggota Badan Anggaran, juga wakil ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte, di Gorontalo, Jumat.
Ia mengatakan, Badan Anggaran sepakat untuk menjadikan pembangunan jalan di wilayah kepulauan sebagai salah satu program infrastruktur prioritas yang akan dilaksanakan pemerintah daerah di Tahun Anggaran 2023.
"Pembangunannya jangan ditunda lagi. Sehingga kami resmi menyetujui alokasi anggaran tersebut. Mengingat akses jalan penghubung antar desa di wilayah kepulauan, menjadi salah satu solusi dalam peningkatan ekonomi wilayah tersebut," katanya.
Selama ini, saat cuaca ekstrem melanda perairan tersebut, masyarakat dari desa yang jauh dari pusat kecamatan harus terisolir.
Ia mencontohkan, masyarakat di Desa Malambe sangat sulit mengakses layanan pemerintahan kecamatan yang ada di Desa Ponelo, khususnya kesehatan karena cuaca di laut tidak bersahabat.
Transportasi laut tidak dapat digunakan. Alhasil, warga tidak bisa kemana-mana. Ini dapat berlangsung lama atau hingga berminggu-minggu.
Bahkan hasil kelautan dan perikanan, pertanian hingga perkebunan sulit dipasarkan.
Namun, dengan pembangunan infrastruktur jalan tersebut, diharapkan kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan aktivitas perekonomian warga dapat terwujud.
"Kami berharap, pemerintah daerah memilih rekanan yang memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk melaksanakan pembangunan jalan di wilayah kepulauan. Agar pelaksanaan pembangunan terwujud berkualitas dan tepat waktu," imbuhnya.
Sekretaris Daerah, Suleman Lakoro, selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah, mengatakan sangat mensyukuri penetapan anggaran tersebut.
Mengingat pembangunan jalan Ponelo menjadi prioritas yang terus diprogramkan pemerintah daerah.
"Kami optimis pembangunannya berjalan lancar di Tahun Anggaran 2023 nanti. Dan memastikan akan menunjuk rekanan yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam melaksanakan pembangunan di wilayah kepulauan. Khususnya dalam distribusi material dan peralatan yang diperlukan," katanya.***
DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah melakukan sinkronisasi anggaran usai pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.. (ANTARA/Susanti Sako)
