Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, terus memperjuangkan keberlangsungan honorer daerah. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD, Hamzah Sidik, di Gorontalo, Selasa.
"Aspirasi para honorer daerah ini, terus kami perjuangkan. Termasuk sampaikan ke DPR RI. Kebetulan saya ikut menyampaikan langsung kepada Ketua Komisi II DPR RI, Kakanda Ahmad Doli Kurnia, yang juga Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI) dalam kunjungannya di Provinsi Gorontalo. Kita berdoa dan sama-sama optimistis, perjuangan para wakil rakyat di Senayan akan berhasil memperjuangkan nasib para honorer di Indonesia, termasuk di Gorontalo Utara," kata Hamzah.
Mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014 hingga 2019 ini menyebut, setiap saat setiap waktu, selama ada kesempatan, DPRD terus memperjuangkan nasib honorer. "Mengingat kebijakan ini ada di tangan pemerintah pusat, maka kita sebagai wakil rakyat termasuk anggota DPRD Kabupaten, terus menyampaikan aspirasi masyarakat khususnya honorer, baik kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN-RB, juga melalui DPR RI," kata Hamzah.
Ia pun meyakini, penyampaian Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia,, terkait tidak adanya pembubaran honorer pada bulan November 2023 nanti, adalah salah satu hasil perjuangan untuo honorer di Indonesia, termasuk di daerah ini.
Pemerintah daerah pun kata Hamzah, dipersilahkan menganggarkan gaji honorer. Sebab dipastikan tidak ada pemecatan, pembubaran maupun pemberhentian honorer pada November nanti. "Saya juga telah mengunggah informasi sesuai yang disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, melalui akun media sosial," katanya pula.
Sebelumnya, Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat, telah memperjuangkan hal yang sama ke Kementerian PAN-RB, BKN, serta DPR RI.
Komisi I DPRD pun ikut melakukan hal yang sama. "Mereka memperjuangkannya di tingkat pusat secara terus menerus. Mengingat nasib honorer perlu dipikirkan sebagai bagian dari masyarakat. Kita perjuangkan nasibnya, kesejahteraan dan keberlangsungan ekonomi dalam kehidupannya (honorer)," kata Hamzah.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
"Aspirasi para honorer daerah ini, terus kami perjuangkan. Termasuk sampaikan ke DPR RI. Kebetulan saya ikut menyampaikan langsung kepada Ketua Komisi II DPR RI, Kakanda Ahmad Doli Kurnia, yang juga Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI) dalam kunjungannya di Provinsi Gorontalo. Kita berdoa dan sama-sama optimistis, perjuangan para wakil rakyat di Senayan akan berhasil memperjuangkan nasib para honorer di Indonesia, termasuk di Gorontalo Utara," kata Hamzah.
Mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014 hingga 2019 ini menyebut, setiap saat setiap waktu, selama ada kesempatan, DPRD terus memperjuangkan nasib honorer. "Mengingat kebijakan ini ada di tangan pemerintah pusat, maka kita sebagai wakil rakyat termasuk anggota DPRD Kabupaten, terus menyampaikan aspirasi masyarakat khususnya honorer, baik kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN-RB, juga melalui DPR RI," kata Hamzah.
Ia pun meyakini, penyampaian Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia,, terkait tidak adanya pembubaran honorer pada bulan November 2023 nanti, adalah salah satu hasil perjuangan untuo honorer di Indonesia, termasuk di daerah ini.
Pemerintah daerah pun kata Hamzah, dipersilahkan menganggarkan gaji honorer. Sebab dipastikan tidak ada pemecatan, pembubaran maupun pemberhentian honorer pada November nanti. "Saya juga telah mengunggah informasi sesuai yang disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, melalui akun media sosial," katanya pula.
Sebelumnya, Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat, telah memperjuangkan hal yang sama ke Kementerian PAN-RB, BKN, serta DPR RI.
Komisi I DPRD pun ikut melakukan hal yang sama. "Mereka memperjuangkannya di tingkat pusat secara terus menerus. Mengingat nasib honorer perlu dipikirkan sebagai bagian dari masyarakat. Kita perjuangkan nasibnya, kesejahteraan dan keberlangsungan ekonomi dalam kehidupannya (honorer)," kata Hamzah.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023