Anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Gorontalo mencapai Rp90,5 miliar setelah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi setempat dan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Gorontalo Sophian Rahmola di Gorontalo, Selasa, mengatakan pihaknya telah menggelar penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) anggaran pilkada tersebut.
Penandatanganan itu dilakukan langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaa dan Ketua KPU Fadliyanto Koem, di aula Rumah Dinas Gubernur, Selasa, dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala daerah, jajaran KPU dan Bawaslu se-Gorontalo.
Sophian mengatakan angka yang disepakati mencapai Rp90,5 miliar yang akan direalisasikan selama dua tahun anggaran, yaitu 40 persen di Tahun Anggaran 2023, dan 60 persen di 2024.
Ia mengatakan dalam anggaran tersebut sesuai perintah Undang-undang (UU) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, wajib dilakukan pembagian (patungan) anggaran.
KPU Provinsi Gorontalo menanggung anggaran honorarium seluruh adhoc, yaitu panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok PPS (KPPS).
Sementara KPU kabupaten/kota akan menanggung komponen operasional adhoc dan biaya pengelolaan logistik hingga distribusi. Untuk komponen pembiayaan lainnya akan ditanggung masing-masing, antara KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
Provinsi Gorontalo merupakan daerah provinsi kelima di Indonesia yang telah melakukan penandatanganan NPHD Pilkada, setelah Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, NTB, dan Sulawesi Barat.
"Kami mengapresiasi kerja sama Pemprov Gorontalo dalam menyiapkan anggaran pilkada mengingat alokasi anggaran menjadi komponen paling penting dalam menyukseskan Pemilihan Gubernur Gorontalo," katanya.
Ia berharap percepatan yang sama juga dilakukan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Penandatanganan NPHD Pilkada Provinsi Gorontalo antara Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya dan Ketua KPU Provinsi Fadliyanto Koem berlangsung di Rumah Dinas Gubernur, pada Selasa (24/10). (ANTARA/HO-KPU Provinsi)
