Gorontalo (ANTARA) - Dana hibah pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gorontalo Utara Tahun 2024 mencapai Rp4,46 miliar sesuai kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Kepolisian Resor (Polres) dan Kodim 1314.
Polres yang tentu didukung oleh Kodim," katanya.
"Kita telah menyepakati dana hibah untuk pengamanan Pilkada yang akan dimanfaatkan oleh pihak Polres dan Kodim 1314," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara Suleman Lakoro di Gorontalo, Rabu.
Kesepakatan bersama itu ditandai dengan penandatangan berita acara oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Polres dan Kodim 1314 berlangsung di ruang Tinepo Kantor Bupati.
Sekda sebagai Ketua TAPD selaku pihak pertama dan Wakapolres Gorontalo Utara Kompol Lesman Katili atas nama Kapolres, serta Komandan Kodim 1314 Letkol Inf. Rayner D.R Wajong melalui Pasi Intel Letda Inf Hidayat Nurcahyo (paraf) selaku pihak kedua menandatangani berita acara kesepakatan bersama itu.
Sekda mengatakan penandatangan berita acara kesepakatan bersama tersebut sebagai tahap awal sebelum penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan.
"Kita pun masih harus melalui penilaian (review) oleh pihak aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Inspektorat untuk selanjutnya menandatangani NPHD," katanya.
Ia berharap keempat lembaga dalam penyelenggaraan Pilkada setempat yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Polres dan Kodim termasuk Gakkumdu untuk segera memasukkan administrasi berupa proposal disesuaikan dengan nilai anggaran yang disepakati.
Pemkab berharap kata Sekda, pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 dapat berjalan lancar, aman dan sukses.
Kepala Badan Keuangan setempat Meylan Tongkodu mengatakan nilai hibah masing-masing lembaga khususnya Polres dan Kodim 1314 termasuk skema pembayaran atau pencairan telah melalui mekanisme pembahasan bersama TAPD dan pihak Kesbangpol selaku organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu hibah.
Untuk Polres berdasarkan hasil dari perhitungan atau verifikasi bersama adalah sebesar Rp3,65 miliar, Kodim Rp500 juta dan Gakkumdu Rp310 juta.
"Totalnya 4,46 miliar," katanya.
Sebelumnya telah terjadi kesepakatan dan NPHD bahkan sudah realisasi untuk KPU dan Bawaslu.
Nilai hibah untuk Polres tersebut berdasarkan kesepakatan bersama dengan penyelenggara, KPU dan Bawaslu terhadap rekening belanja.
"Seluruh komponen pengamanan dipusatkan pada Polres kecuali Walpri (pengawal pribadi) calon kepala dan calon wakil kepala daerah). Jadi, seluruh komponen pengamanan diserahkan kepada
