Pemerintah Kabupaten Gorontalo masuk dalam zona hijau berdasarkan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo.
"Kabupaten Gorontalo memperoleh hasil penilaian 78,05 atau kualitas tinggi zona hijau," kata Pejabat Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Wahiyudin Mamonto di Limboto, Senin.
Ia memerinci, kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nilainya 94,07; Puskesmas Telaga nilainya 85,46; Puskesmas Limboto nilainya 83,38; Dinas Pendidikan nilainya 82,62; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu nilainya 82,57; Dinas Kesehatan nilainya 75,85; dan Dinas Sosial nilainya 42,37.
Wahiyudin menyampaikan bahwa penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik ditujukan untuk mendorong pemerintah pusat maupun daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah mal-administrasi.
Penilaian tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik serta peningkatan kualitas pengelolaan layanan pengaduan pada tiap unit pelayanan publik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo memberikan empat saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo.
Dalam hal ini, pemerintah daerah antara lain disarankan meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik dengan melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis serta memastikan penyelenggara pelayanan setidaknya memahami isi Undang Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo juga menyarankan penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo untuk memperhatikan daftar kebutuhan/analisis beban kerja pegawai, membuat atau meningkatkan pengelolaan situs penyiaran informasi mengenai standar pelayanan ke publik, serta memperbaiki dan melengkapi pengelolaan layanan pengaduan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
"Kabupaten Gorontalo memperoleh hasil penilaian 78,05 atau kualitas tinggi zona hijau," kata Pejabat Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Wahiyudin Mamonto di Limboto, Senin.
Ia memerinci, kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nilainya 94,07; Puskesmas Telaga nilainya 85,46; Puskesmas Limboto nilainya 83,38; Dinas Pendidikan nilainya 82,62; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu nilainya 82,57; Dinas Kesehatan nilainya 75,85; dan Dinas Sosial nilainya 42,37.
Wahiyudin menyampaikan bahwa penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik ditujukan untuk mendorong pemerintah pusat maupun daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah mal-administrasi.
Penilaian tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik serta peningkatan kualitas pengelolaan layanan pengaduan pada tiap unit pelayanan publik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo memberikan empat saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo.
Dalam hal ini, pemerintah daerah antara lain disarankan meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik dengan melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis serta memastikan penyelenggara pelayanan setidaknya memahami isi Undang Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo juga menyarankan penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo untuk memperhatikan daftar kebutuhan/analisis beban kerja pegawai, membuat atau meningkatkan pengelolaan situs penyiaran informasi mengenai standar pelayanan ke publik, serta memperbaiki dan melengkapi pengelolaan layanan pengaduan.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024