Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo segera melakukan pemeriksaan interim (sementara) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2023 pada tujuh entitas di wilayah Provinsi Gorontalo selama 30 hari.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo Ahmad Luthfi H. Rahmatullah di Gorontalo Jumat mengatakan, pihaknya menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada Kepala Daerah atau yang mewakili pada Entry Meeting pemeriksaan interim atas LKPD 2023.
"Rencana jadwal pemeriksaan interim dimulai pada tanggal 5 Februari 2024 untuk entitas Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Boalemo," katanya.
Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato dimulai tanggal 12 Februari 2024.
"Apabila mengacu dengan jadwal pemeriksaan di atas, maka jadwal penyerahan LKPD Unaudited 2023 akan dilakukan serentak pada tanggal 28 Maret 2024," kata Ahmad Luthfi.
Ia menjelaskan, tujuan dari pemeriksaan itu adalah untuk memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.
Terutama temuan signifikan dan temuan yang mempengaruhi opini, menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan risiko pemeriksaan dalam penyusunan Laporan Keuangan, menilai kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, dan melakukan pengujian substantif terbatas pada transaksi/saldo akun-akun tertentu.
"BPK melaksanakan pemeriksaan dengan menerapkan standar pemeriksaan keuangan negara -SPKN-, dan kode etik BPK. Standar pelaksanaan menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan dengan prosedur pemeriksaan yang tepat demi mencapai tujuan pemeriksaan," katanya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menyampaikan, persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan per semester II 2023, di mana hanya Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang persentase tindak lanjutnya di atas 80 persen.
Sedangkan untuk enam entitas lain masih di bawah 80 persen. Ahmad Luthfi berharap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan harus menjadi perhatian kepala daerah.
Ia juga berharap seluruh jajaran pegawai yang ada di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat berkomitmen dan menjalankan seluruh tugas-tugasnya dengan memegang teguh nilai-nilai independensi, integritas, profesionalisme, dan senantiasa menghindari hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi dan suap.
Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pemeriksaan yang akan dilakukan, serta berkomitmen mendukung penuh BPK dalam permintaan data dan informasi yang dibutuhkan.
Ismail Pakaya berharap seluruh jajaran Pemerintah Daerah agar mengawal pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo Ahmad Luthfi H. Rahmatullah di Gorontalo Jumat mengatakan, pihaknya menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada Kepala Daerah atau yang mewakili pada Entry Meeting pemeriksaan interim atas LKPD 2023.
"Rencana jadwal pemeriksaan interim dimulai pada tanggal 5 Februari 2024 untuk entitas Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Boalemo," katanya.
Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato dimulai tanggal 12 Februari 2024.
"Apabila mengacu dengan jadwal pemeriksaan di atas, maka jadwal penyerahan LKPD Unaudited 2023 akan dilakukan serentak pada tanggal 28 Maret 2024," kata Ahmad Luthfi.
Ia menjelaskan, tujuan dari pemeriksaan itu adalah untuk memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.
Terutama temuan signifikan dan temuan yang mempengaruhi opini, menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan risiko pemeriksaan dalam penyusunan Laporan Keuangan, menilai kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, dan melakukan pengujian substantif terbatas pada transaksi/saldo akun-akun tertentu.
"BPK melaksanakan pemeriksaan dengan menerapkan standar pemeriksaan keuangan negara -SPKN-, dan kode etik BPK. Standar pelaksanaan menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan dengan prosedur pemeriksaan yang tepat demi mencapai tujuan pemeriksaan," katanya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menyampaikan, persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan per semester II 2023, di mana hanya Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang persentase tindak lanjutnya di atas 80 persen.
Sedangkan untuk enam entitas lain masih di bawah 80 persen. Ahmad Luthfi berharap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan harus menjadi perhatian kepala daerah.
Ia juga berharap seluruh jajaran pegawai yang ada di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat berkomitmen dan menjalankan seluruh tugas-tugasnya dengan memegang teguh nilai-nilai independensi, integritas, profesionalisme, dan senantiasa menghindari hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi dan suap.
Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pemeriksaan yang akan dilakukan, serta berkomitmen mendukung penuh BPK dalam permintaan data dan informasi yang dibutuhkan.
Ismail Pakaya berharap seluruh jajaran Pemerintah Daerah agar mengawal pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024