Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menguraikan penyebab inflasi di daerah itu yang dalam dua bulan terakhir terbilang tinggi yakni 4,4 persen pada Januari 2024 dan 3,73 persen pada Februari 2024.
Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Gorontalo Handoyo Sugiharto di Gorontalo, Selasa mengatakan inflasi harus dapat dipahami di tempat yang sebenarnya dan tidak menjadi "gorengan politik" di ruang publik.
Ia mengatakan inflasi di Provinsi Gorontalo tinggi pada dua bulan terakhir disebabkan oleh bertambahnya indikator obyek Indeks Harga Konsumen (IHK) jika dibandingkan tahun 2023.
Jika sebelumnya inflasi Provinsi Gorontalo hanya dihitung berdasarkan IHK Kota Gorontalo, maka Tahun 2024 bertambah satu daerah lagi yakni IHK Kabupaten Gorontalo.
"Pada Juni hingga September tahun lalu tren inflasi kita terbilang rendah bahkan selalu berada pada urutan kedua terendah nasional. Namun dengan bertambahnya Kabupaten Gorontalo menjadi obyek perhitungan kota inflasi, maka inflasi provinsi dihitung berdasarkan nilai rata-rata antara inflasi Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo," kata Handoyo.
Beberapa hal yang juga perlu dipahami adalah membaca data inflasi berdasarkan perbandingan tahunan (Y-on-Y) atau bulanan (M-to-M).
Inflasi Gorontalo pada Februari 2024 di angka 3,73 persen terbaca tinggi, bahkan tertinggi kedua secara nasional.
Padahal jika disandingkan dengan angka bulan Februari 2023 (Y-on-Y) sebesar 5,78 persen, maka angka inflasi tahun ini menurun.
"Jangan inflasi tahunan jadi ukuran kinerja bulanan, seolah-olah orang enggak kerja setiap bulan, itu keliru. Kalau mau diukur harusnya inflasi bulanan dengan bulanan, nah untuk M-to-M Provinsi Gorontalo justru mengalami deflasi di bulan Februari -1,15 persen dibandingkan bulan Januari -0,91 persen," kata pria yang pernah menjabat Kepala Dinas PUPR itu.
Pihaknya menyebut laju inflasi di Gorontalo bulan Februari 2024 dipengaruhi dari kelompok makanan, minuman dan tembakau pada komoditas beras, daun bawang, daging ayam ras, minyak goreng dan kue basah.
Sementara deflasi terjadi untuk komoditas tomat, cabe rawit, bawang merah, ikan cakalang dan ikan selar (tude).
"Terkait tren inflasi khususnya komoditas pangan, Pak Penjabat Gubernur terus memantau pelaksanaan program pada tiap organisasi perangkat daerah dan instansi terkait lainnya. Sebagai contoh, Pemprov bekerjasama dengan Bulog Gorontalo gencar menyalurkan beras SPHP. Pelaksanaan operasi pasar oleh Dinas Kumperindag, dengan mengintervensi harga beras kepada pedagang di pasar tradisional Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo," katanya.
Program lainnya yakni gerakan pangan murah di kota dan kabupaten jelang Ramadhan 1445 Hijriah.
Percepatan penyaluran program BLP3G pada Dinas Sosial, Dinas Pertanian melakukan penyaluran bantuan benih cabai rawit, tomat, dan padi hibrida.
Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan benih cabai rawit kepada sekolah-sekolah sebagai bagian dari program Germas Batari.
Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan ikan segar kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara rutin selalu berkoordinasi dan Bank Indonesia Gorontalo untuk melaksanakan High Level Meeting dengan pemerintah kabupaten/kota serta selalu turun ke lapangan untuk melaksanakan 4K yakni mengecek Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, kelancaran distribusi serta Komunikasi efektif dalam rangka mengendalikan Inflasi di Provinsi Gorontalo.*
Sejak bulan Januari 2024 inflasi di Provinsi Gorontalo dihitung berdasarkan inflasi Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo (sebelumnya hanya kota). Ada sekitar 20 kabupaten/kota secara nasional yang ditambahkan menjadi obyek Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk menghitung inflasi, salah satunya Gorontalo. (ANTARA/HO-Diskominfotik Provinsi Gorontalo)
