Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo segera menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2017.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, Selvi Katili, Selasa menjelaskan, sudah disepakati bahwa penandatanganan NPHD akan dilaksanakan pada 8 Mei 2016, di rumah dinas Gubernur Gorontalo.
"Sebab mulai 9 Mei 2016, semua KPU yang akan melaksanakan pilkada akan dievaluasi secara menyeluruh di KPU pusat terkait kesiapan anggaran tersebut," kata Selvi.
Ia menjelaskan, sesuai ketentuan bahwa penandatanganan NPHD tersebut sudah masuk dalam salah satu tahapan Pilkada, dimana dalam tahapan tersebut diawali dengan penandatanganan tersebut.
Untuk anggaran Pilkada tersebut, lanjut Selvi, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyepakati kebutuhan anggaran untuk KPU provinsi setempat sekitar Rp77 miliar.
"Dimana anggaran tersebut sudah termasuk hingga tahapan pemungutan pada 2017 nanti," jelasnya.
Untuk mekanisme pencairan anggaran dari pemerintah provinsi ke KPU disepakati sebanyak tiga kali, namun anggaran tersebut bisa dicairkan melebihi ketentuan tahapan, jika penggunaanya sangat krusial.
Pihaknya berharap penandatanganan NPHD tersebut sudah sesuai jadwal dan tidak bergeser lagi, dan saat ini KPU Provinsi tengah melakukan persiapan perekrutan tenaga Panitia Pengawas Kecamatan (PPK).
"Namun kami baru dapat memulai perekrutan jika pemerintah sudah menandatangani NPHD tersebut," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, Selvi Katili, Selasa menjelaskan, sudah disepakati bahwa penandatanganan NPHD akan dilaksanakan pada 8 Mei 2016, di rumah dinas Gubernur Gorontalo.
"Sebab mulai 9 Mei 2016, semua KPU yang akan melaksanakan pilkada akan dievaluasi secara menyeluruh di KPU pusat terkait kesiapan anggaran tersebut," kata Selvi.
Ia menjelaskan, sesuai ketentuan bahwa penandatanganan NPHD tersebut sudah masuk dalam salah satu tahapan Pilkada, dimana dalam tahapan tersebut diawali dengan penandatanganan tersebut.
Untuk anggaran Pilkada tersebut, lanjut Selvi, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyepakati kebutuhan anggaran untuk KPU provinsi setempat sekitar Rp77 miliar.
"Dimana anggaran tersebut sudah termasuk hingga tahapan pemungutan pada 2017 nanti," jelasnya.
Untuk mekanisme pencairan anggaran dari pemerintah provinsi ke KPU disepakati sebanyak tiga kali, namun anggaran tersebut bisa dicairkan melebihi ketentuan tahapan, jika penggunaanya sangat krusial.
Pihaknya berharap penandatanganan NPHD tersebut sudah sesuai jadwal dan tidak bergeser lagi, dan saat ini KPU Provinsi tengah melakukan persiapan perekrutan tenaga Panitia Pengawas Kecamatan (PPK).
"Namun kami baru dapat memulai perekrutan jika pemerintah sudah menandatangani NPHD tersebut," ujarnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016