Gorontalo, (ANTARAGORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, akan membangkitkan peran tokoh agama untuk mencegah pornoaksi dan pornografi yang mewabah akibat kemajuan teknologi saat ini.
Hal itu diungkap Wakil Bupati Gorontalo Utara, Roni Imran di Gorontalo, terkait upaya pemerintah mencegah aksi tersebut agar tidak mewabah di daerah.
Menurutnya, akses teknologi informasi yang semakin mudah dan cepat, sangat mempengaruhi perilaku masyarakat khususnya generasi muda, sehingga menghidupkan kegiatan-kegiatan remaja dan pemuda melalui wadah pendidikan agama di jalur nonformal sangat penting dilakukan.
Di antaranya, membangkitkan peran tokoh agama, guru ngaji, di setiap dusun dan desa untuk menggelar kegiatan intensif di sarana-sarana peribadatan.
Langkah ini kata Roni, dinilai efektif mencegah aksi pornoaksi dan pornografi, disamping upaya pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dan Kominfo setempat, untuk menggelar pemutaran film atau kegiatan pemerintah daerah keliling desa, terkait peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, beriman dan bertakwa di daerah ini.
Roni memandang perlu terhadap intensitas kegiatan pemutaran film dokumenter maupun kegiatan-kegiatan konstruktif oleh pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas yang dimiliki, agar masyarakat tidak hanya larut dalam informasi bersifat hiburan, seperti sinetron maupun film-film yang tidak memiliki nilai edukasi.
Pengamat kebijakan publik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Profesor Yuliyanto Kadji menilai, pornoaksi dan pornografi bukan isu hangat lagi, namun butuh perhatian antisipatif dari seluruh pihak, tidak hanya oleh pemerintah daerah saja.
Kasus pornografi dan pornoaksi serta penyakit masyarakat lainnya, menurut Yuliyanto cenderung mewabah tanpa melihat status sosial masyarakat, akibat akses informasi yang cepat dan semakin rendahnya kesadaran religiusitas masyarakat.
Sehingga peran tokoh agama, guru dan satuan pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembinaan mental dan spiritual anak didik yang rentan dengan penyakit sosial.
Karena itu, ia berharap peran seluruh komponen masyarakat dalam mengantisipasi dini munculnya penyakit masyarakat tersebut.
Termasuk peran lembaga kepolisian baik Polda, Polres dan jajaran yang selama ini berupaya pada tindakan pencegahan penyakit masyarakat, dengan mengaktifkan Forum Komunikasi Pemolisian Masyarakat (FKPM).
FKPM sangat penting untuk mensinergikan tugas kepolisian dengan unsur masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan kemanusiaan khususnya pornoaksi dan pornografi, kata Yuliyanto.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
Hal itu diungkap Wakil Bupati Gorontalo Utara, Roni Imran di Gorontalo, terkait upaya pemerintah mencegah aksi tersebut agar tidak mewabah di daerah.
Menurutnya, akses teknologi informasi yang semakin mudah dan cepat, sangat mempengaruhi perilaku masyarakat khususnya generasi muda, sehingga menghidupkan kegiatan-kegiatan remaja dan pemuda melalui wadah pendidikan agama di jalur nonformal sangat penting dilakukan.
Di antaranya, membangkitkan peran tokoh agama, guru ngaji, di setiap dusun dan desa untuk menggelar kegiatan intensif di sarana-sarana peribadatan.
Langkah ini kata Roni, dinilai efektif mencegah aksi pornoaksi dan pornografi, disamping upaya pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dan Kominfo setempat, untuk menggelar pemutaran film atau kegiatan pemerintah daerah keliling desa, terkait peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, beriman dan bertakwa di daerah ini.
Roni memandang perlu terhadap intensitas kegiatan pemutaran film dokumenter maupun kegiatan-kegiatan konstruktif oleh pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas yang dimiliki, agar masyarakat tidak hanya larut dalam informasi bersifat hiburan, seperti sinetron maupun film-film yang tidak memiliki nilai edukasi.
Pengamat kebijakan publik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Profesor Yuliyanto Kadji menilai, pornoaksi dan pornografi bukan isu hangat lagi, namun butuh perhatian antisipatif dari seluruh pihak, tidak hanya oleh pemerintah daerah saja.
Kasus pornografi dan pornoaksi serta penyakit masyarakat lainnya, menurut Yuliyanto cenderung mewabah tanpa melihat status sosial masyarakat, akibat akses informasi yang cepat dan semakin rendahnya kesadaran religiusitas masyarakat.
Sehingga peran tokoh agama, guru dan satuan pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembinaan mental dan spiritual anak didik yang rentan dengan penyakit sosial.
Karena itu, ia berharap peran seluruh komponen masyarakat dalam mengantisipasi dini munculnya penyakit masyarakat tersebut.
Termasuk peran lembaga kepolisian baik Polda, Polres dan jajaran yang selama ini berupaya pada tindakan pencegahan penyakit masyarakat, dengan mengaktifkan Forum Komunikasi Pemolisian Masyarakat (FKPM).
FKPM sangat penting untuk mensinergikan tugas kepolisian dengan unsur masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan kemanusiaan khususnya pornoaksi dan pornografi, kata Yuliyanto.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016