Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, akan menaikkan honor para tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah ini.
"Honor tenaga pendamping PKH saat ini hanya Rp350 ribu per bulan, maka besarannya akan diupayakan naik hingga minimal sama dengan tenaga PKH di kabupaten lainnya di Provinsi Gorontalo, mencapai Rp750 ribu per bulan," ujar Wakil Bupati Roni Imran, Kamis di Gorontalo.
Pemerintah Daerah pun kata ia, akan memfasilitasi para tenaga PKH dengan menyiapkan fasilitas operasional, dana sewa kantor, pembayaran listrik serta pendamping operator.
Menurutnya, tenaga PKH merupakan mitra pemerintah dalam upaya memuluskan program pengentasan kemiskinan di daerah, termasuk Gorontalo Utara yang angka kemiskinannya mencapai 18,11 persen dari 122.848 jiwa penduduk dan 22 ribu jiwa warga miskin.
Kinerja PKH, kata Wakil Bupati yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini, sangat penting.
Sebab mereka tidak hanya melakukan pendampingan kepada warga sangat miskin agar melalui program yang dikucurkan di sektor pendidikan dan kesehatan dapat berhasil.
Namun tenaga PKH secara berkesinambungan melakukan evaluasi dan validasi data kemiskinan agar mereka yang sangat miskin bisa terdorong minimal secepatnya naik level menjadi miskin bahkan sejahtera.
Pendampingan tersebut dilakukan secara berkesinambungan setiap hari kerja, karena agregat kemiskinan berdasarkan komponen penerima PKH terus berubah-ubah.
"Jika tenaga PKH sejahtera, maka beragam persoalan kemiskinan di daerah ini pasti teratasi. Sebab mereka secara berkesinambungan akan melakukan `updating` dan pengawalan melalui PKH yang dikucurkan, sehingga penerima atau sasaran program tersebut dapat memanfaatkan bantuan bersyarat ini sesuai peruntukkannya," ungkap Wakil Bupati.
Koordinator wilayah PKH Kabupaten Gorontalo Utara, Hendrik Yasin mengatakan, penerima bantuan bersyarat di daerah ini mencapai 2.500 jiwa.
Sejak 2011, "updating" penerima bantuan termasuk validasi data terus dilakukan berdasarkan verifikasi oleh pihak Kementerian Sosial RI.
Dana PKH yang dikucurkan ke daerah ini mencapai Rp4 miliar per tahun dan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan validasi data orang sangat miskin di daerah ini yang mencapai tujuh ribu jiwa.
"Data ini bisa saja bertambah ataupun berkurang, yang pasti validasi akan dilakukan di 11 kecamatan atau sebarannya di 123 desa," ujar Hendrik.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
"Honor tenaga pendamping PKH saat ini hanya Rp350 ribu per bulan, maka besarannya akan diupayakan naik hingga minimal sama dengan tenaga PKH di kabupaten lainnya di Provinsi Gorontalo, mencapai Rp750 ribu per bulan," ujar Wakil Bupati Roni Imran, Kamis di Gorontalo.
Pemerintah Daerah pun kata ia, akan memfasilitasi para tenaga PKH dengan menyiapkan fasilitas operasional, dana sewa kantor, pembayaran listrik serta pendamping operator.
Menurutnya, tenaga PKH merupakan mitra pemerintah dalam upaya memuluskan program pengentasan kemiskinan di daerah, termasuk Gorontalo Utara yang angka kemiskinannya mencapai 18,11 persen dari 122.848 jiwa penduduk dan 22 ribu jiwa warga miskin.
Kinerja PKH, kata Wakil Bupati yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini, sangat penting.
Sebab mereka tidak hanya melakukan pendampingan kepada warga sangat miskin agar melalui program yang dikucurkan di sektor pendidikan dan kesehatan dapat berhasil.
Namun tenaga PKH secara berkesinambungan melakukan evaluasi dan validasi data kemiskinan agar mereka yang sangat miskin bisa terdorong minimal secepatnya naik level menjadi miskin bahkan sejahtera.
Pendampingan tersebut dilakukan secara berkesinambungan setiap hari kerja, karena agregat kemiskinan berdasarkan komponen penerima PKH terus berubah-ubah.
"Jika tenaga PKH sejahtera, maka beragam persoalan kemiskinan di daerah ini pasti teratasi. Sebab mereka secara berkesinambungan akan melakukan `updating` dan pengawalan melalui PKH yang dikucurkan, sehingga penerima atau sasaran program tersebut dapat memanfaatkan bantuan bersyarat ini sesuai peruntukkannya," ungkap Wakil Bupati.
Koordinator wilayah PKH Kabupaten Gorontalo Utara, Hendrik Yasin mengatakan, penerima bantuan bersyarat di daerah ini mencapai 2.500 jiwa.
Sejak 2011, "updating" penerima bantuan termasuk validasi data terus dilakukan berdasarkan verifikasi oleh pihak Kementerian Sosial RI.
Dana PKH yang dikucurkan ke daerah ini mencapai Rp4 miliar per tahun dan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan validasi data orang sangat miskin di daerah ini yang mencapai tujuh ribu jiwa.
"Data ini bisa saja bertambah ataupun berkurang, yang pasti validasi akan dilakukan di 11 kecamatan atau sebarannya di 123 desa," ujar Hendrik.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016