Gorontalo, (ANTARAGORONTALO) - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato diwajibkan untuk memacu anggaran di sisa tahun 2016, sehingga semua program pembangunan berjalan optimal.
Namun pemanfaatan belanja negara harus senantiasa memperhatikan ketersediaan anggaran, dengan mengedepankan belanja publik untuk kepentingan masyarakat.
"Saya juga mengimbau agar SKPD juga menunda belanja negara yang sifatnya belum menjadi prioritas," jelas Wakil Bupati Amin Haras belum lama ini.
Mengingat waktu yang sangat sempit atau berada pada penghujung tahun anggaran, Amin Haras menegaskan agar secepatnya menyelesaikan sejumlah proyek yang menjadi kebutuhan rakyat.
"Baik itu dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun pada perubahan APBD tahun 2016, agar diupayakan selesai tepat waktu," tegasnya.
Selain itu, pemkab juga mulai menggenjot target pendapat asli daerah (PAD) agar bisa tercapai, jika dimungkinkan bisa lebih dari target.
Ketegasan ini diambil pemkab sejak mendapat sorotan dan saran dari DPRD, setelah mereka sahkan rancangan APBD perubahan menjadi APBD yang berstatus hukum, atau telah menjadi peraturan daerah.
Oleh karena itu, Amin Haras berharap dukungan sepenuhnya dari seluruh anggota DPRD agar terus melakukan pengawasan, sebagaimana fungsi dari lembaga tersebut.
"Karena semua yang dilakukan pemkab tidak lain adalah dipersembahkan terbaik bagi rakyat dan daerah kita tercinta," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
Namun pemanfaatan belanja negara harus senantiasa memperhatikan ketersediaan anggaran, dengan mengedepankan belanja publik untuk kepentingan masyarakat.
"Saya juga mengimbau agar SKPD juga menunda belanja negara yang sifatnya belum menjadi prioritas," jelas Wakil Bupati Amin Haras belum lama ini.
Mengingat waktu yang sangat sempit atau berada pada penghujung tahun anggaran, Amin Haras menegaskan agar secepatnya menyelesaikan sejumlah proyek yang menjadi kebutuhan rakyat.
"Baik itu dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun pada perubahan APBD tahun 2016, agar diupayakan selesai tepat waktu," tegasnya.
Selain itu, pemkab juga mulai menggenjot target pendapat asli daerah (PAD) agar bisa tercapai, jika dimungkinkan bisa lebih dari target.
Ketegasan ini diambil pemkab sejak mendapat sorotan dan saran dari DPRD, setelah mereka sahkan rancangan APBD perubahan menjadi APBD yang berstatus hukum, atau telah menjadi peraturan daerah.
Oleh karena itu, Amin Haras berharap dukungan sepenuhnya dari seluruh anggota DPRD agar terus melakukan pengawasan, sebagaimana fungsi dari lembaga tersebut.
"Karena semua yang dilakukan pemkab tidak lain adalah dipersembahkan terbaik bagi rakyat dan daerah kita tercinta," tutupnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016