Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menyalurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebanyak 133 unit ke warga kurang mampu di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Gorontalo, Meidy N Silangen mengatakan, selain bantuan ini, pihaknya juga sementara mengusulkan tambahan pembangunan rumah layak huni sebanyak 500 unit ke pemerintah pusat.
"Usulan tambahan perumahan sebanyak 500 unit ini, akibat data warga kurang mampu yang selalu berubah. Kami meminta kecamatan dan kelurahan segera merampungkan data tersebut agar segera bisa diproses," katanya, Selasa.
Sambil menunggu data, Meidy mengaku tengah melakukan koordinasi dengan kementerian PU-Pera, dengan harapan agar pemerintah pusat bisa menyetujui semua usulan pemerintah kota tersebut.
Karena saat ini dalam catatan pihaknya, sebanyak 2.156 rumah tidak layak huni yang harus mendapat sentuhan program BSPS.
Namun data itu diakuinya belum berakhir, karena masih akan terus bertambah seiring dengan verifikasi dari pihak kecamatan dan kelurahan setempat.
"Agar ke depan tidak ada lagi rumah yang tidak layak dibangun di Kota Gorontalo. Kami ingin daerah ini bebas dari kawasan kesan kumuh," katanya.
Sementara itu, pejabat di Direktorat Jenderal Penyediaan Kementrian PU-Pera, Sri Nurhayati mengatakan, para penerima program BSPS harus tepat sasaran sesuai keinginan Presiden RI Joko Widodo.
Ia juga mengatakan, pemerintah harus menyediakan data akurat terkait rumah tidak layak huni dan pendampingan. Karena itu merupakan proses penting dalam penyaluran program pemerintah pusat ke daerah.
"Daerah dituntut untuk menyediakan data, karena itu penting untuk bisa memetakan program apa yang layak bagi suatu daerah tersebut," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Gorontalo, Meidy N Silangen mengatakan, selain bantuan ini, pihaknya juga sementara mengusulkan tambahan pembangunan rumah layak huni sebanyak 500 unit ke pemerintah pusat.
"Usulan tambahan perumahan sebanyak 500 unit ini, akibat data warga kurang mampu yang selalu berubah. Kami meminta kecamatan dan kelurahan segera merampungkan data tersebut agar segera bisa diproses," katanya, Selasa.
Sambil menunggu data, Meidy mengaku tengah melakukan koordinasi dengan kementerian PU-Pera, dengan harapan agar pemerintah pusat bisa menyetujui semua usulan pemerintah kota tersebut.
Karena saat ini dalam catatan pihaknya, sebanyak 2.156 rumah tidak layak huni yang harus mendapat sentuhan program BSPS.
Namun data itu diakuinya belum berakhir, karena masih akan terus bertambah seiring dengan verifikasi dari pihak kecamatan dan kelurahan setempat.
"Agar ke depan tidak ada lagi rumah yang tidak layak dibangun di Kota Gorontalo. Kami ingin daerah ini bebas dari kawasan kesan kumuh," katanya.
Sementara itu, pejabat di Direktorat Jenderal Penyediaan Kementrian PU-Pera, Sri Nurhayati mengatakan, para penerima program BSPS harus tepat sasaran sesuai keinginan Presiden RI Joko Widodo.
Ia juga mengatakan, pemerintah harus menyediakan data akurat terkait rumah tidak layak huni dan pendampingan. Karena itu merupakan proses penting dalam penyaluran program pemerintah pusat ke daerah.
"Daerah dituntut untuk menyediakan data, karena itu penting untuk bisa memetakan program apa yang layak bagi suatu daerah tersebut," tutupnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017