Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito menegaskan bahwa prajurit TNI harus menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada tahun 2018.
"Secara prinsip, sesuai dengan ketentuan yang ada TNI tidak menggunakan hak memilih atau dipilih serta harus netral," tegas Ganip usai upacara pemberangkatan satgas pengamanan perbatasan RI-Timor Leste di Pelabuhan Gorontalo, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa artinya TNI tidak memihak kepada calon siapapun dan tidak aktif dalam pilkada.
"Namun kami TNI memiliki tugas untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Pilkada. jadi tahapan ini kita semua sudah memonitor," ungkap Mayjen Ganip.
Menurutnya, sesuai dengan Undang-undang yang ada, TNI membantu tugas Kepolisian Republik Indonesia dan juga membantu Komisi Pemilihan Umum jika ada hal-hal yang terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
"Jika ada anggota TNI yang terlibat tentunya ada sanksi yang akan diberikan dan akan diproses sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, mulai dari disiplin serta hukuman pidana bahkan pemecatan," tegasnya.
Terkait 350 prajurit TNI Yonif 715/Motuliato yang diberangkatkan untuk pengamanan perbatasan Republik Indonesia (RI)-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur (NTT), Pangdam mengatakan bahwa hal itu merupakan tugas mulia negara untuk menjaga dan mengamankan perbatasan darat.
"Tugas ini tidaklah ringan. Selain dituntut mengamankan wilayah dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, prajurit TNI juga harus mampu mengamankan diri masing-masing dan harus mampu menyelesaikan tugas pokok satuan," ungkapnya.
Pangdam juga meminta agar seluruh Prajurit Satgas Yonif 715/Motuliato untuk selalu menjaga nama baik satuan serta menunaikan tugas negara itu dengan penuh keyakinan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Secara prinsip, sesuai dengan ketentuan yang ada TNI tidak menggunakan hak memilih atau dipilih serta harus netral," tegas Ganip usai upacara pemberangkatan satgas pengamanan perbatasan RI-Timor Leste di Pelabuhan Gorontalo, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa artinya TNI tidak memihak kepada calon siapapun dan tidak aktif dalam pilkada.
"Namun kami TNI memiliki tugas untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Pilkada. jadi tahapan ini kita semua sudah memonitor," ungkap Mayjen Ganip.
Menurutnya, sesuai dengan Undang-undang yang ada, TNI membantu tugas Kepolisian Republik Indonesia dan juga membantu Komisi Pemilihan Umum jika ada hal-hal yang terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
"Jika ada anggota TNI yang terlibat tentunya ada sanksi yang akan diberikan dan akan diproses sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, mulai dari disiplin serta hukuman pidana bahkan pemecatan," tegasnya.
Terkait 350 prajurit TNI Yonif 715/Motuliato yang diberangkatkan untuk pengamanan perbatasan Republik Indonesia (RI)-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur (NTT), Pangdam mengatakan bahwa hal itu merupakan tugas mulia negara untuk menjaga dan mengamankan perbatasan darat.
"Tugas ini tidaklah ringan. Selain dituntut mengamankan wilayah dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, prajurit TNI juga harus mampu mengamankan diri masing-masing dan harus mampu menyelesaikan tugas pokok satuan," ungkapnya.
Pangdam juga meminta agar seluruh Prajurit Satgas Yonif 715/Motuliato untuk selalu menjaga nama baik satuan serta menunaikan tugas negara itu dengan penuh keyakinan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018