Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan pembangunan desa.
"BPD merupakan sarana bagi masyarakat guna merencanakan pembangunan desanya," ujar Bupati pada Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas pengawasan aparatur dalam Pengelola Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rabu.
Ia menjelaskan bahwa peran strategis BPD sebagai lembaga yang menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), RKP Desa dan APBDes.
"Jika BPD tidak sepakat dengan kepala desa, maka pertanggungjawaban pelaksana APBdesa belum dapat direalisasikan," kata dia, lagi.
Lebih lanjut Bupati Nelson menjelaskan kewenangan musyawarah desa sebagai wadah penentuan seluruh kebijakan strategis desa, berada di BPD. Sehingga langkah awal proses penyelenggaraan pemerintahan ,pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditentukan oleh BPD.
Bupati Nelson mengingatkan pula perkembangan desa saat ini sangat stategis, dimana alokasi dana desa dari tahun ke tahun terus meningkat. Pihaknya menyampaikan, bidang pemanfaatan Dana Desa meliputi pembangunan sebesar 60 persen dan bidang pemberdayaan 40 persen yang dicairkan dalam tiga tahap.
"Bulan Januari 20 persen, bulan Maret 40 persen, bulan Agustus 40 persen dengan arah prioritas pembangunan desa mendukung program pusat. Diantaranya pengembangan Bumdes, embung desa, sarana olah raga desa dan program unggulan desa," jelas Bupati Nelson.
Selain itu, arah prioritas pembangunan desa Kabupaten Gorontalo mendukung program daerah diantaranya pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, pengembangan peternakan, pelestarian lingkungan hidup, penerangan pemukiman (terang gemilang) serta peningkatan kemajuan perkembangan desa.
Oleh karena itu kata dia, dalam rangka menyukseskan berbagai dukungan program Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat, fungsi BPD sebagai lembaga parlemen di tingkat desa sangat diharapkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"BPD merupakan sarana bagi masyarakat guna merencanakan pembangunan desanya," ujar Bupati pada Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas pengawasan aparatur dalam Pengelola Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rabu.
Ia menjelaskan bahwa peran strategis BPD sebagai lembaga yang menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), RKP Desa dan APBDes.
"Jika BPD tidak sepakat dengan kepala desa, maka pertanggungjawaban pelaksana APBdesa belum dapat direalisasikan," kata dia, lagi.
Lebih lanjut Bupati Nelson menjelaskan kewenangan musyawarah desa sebagai wadah penentuan seluruh kebijakan strategis desa, berada di BPD. Sehingga langkah awal proses penyelenggaraan pemerintahan ,pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditentukan oleh BPD.
Bupati Nelson mengingatkan pula perkembangan desa saat ini sangat stategis, dimana alokasi dana desa dari tahun ke tahun terus meningkat. Pihaknya menyampaikan, bidang pemanfaatan Dana Desa meliputi pembangunan sebesar 60 persen dan bidang pemberdayaan 40 persen yang dicairkan dalam tiga tahap.
"Bulan Januari 20 persen, bulan Maret 40 persen, bulan Agustus 40 persen dengan arah prioritas pembangunan desa mendukung program pusat. Diantaranya pengembangan Bumdes, embung desa, sarana olah raga desa dan program unggulan desa," jelas Bupati Nelson.
Selain itu, arah prioritas pembangunan desa Kabupaten Gorontalo mendukung program daerah diantaranya pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, pengembangan peternakan, pelestarian lingkungan hidup, penerangan pemukiman (terang gemilang) serta peningkatan kemajuan perkembangan desa.
Oleh karena itu kata dia, dalam rangka menyukseskan berbagai dukungan program Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat, fungsi BPD sebagai lembaga parlemen di tingkat desa sangat diharapkan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018