Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Diklat merilis aplikasi Rumah Kompetensi (RUKO) PNS, Kamis.
Sistem informasi perencanaan, pengembangan, dan pendataan kompetensi PNS tersebut diresmikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Aula Badan Diklat Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.
Kepala Badan Diklat Pemprov Gorontalo Sofyan Ibrahim menjelaskan, aplikasi RUKO PNS yang bisa diakses di rukopns.gorontaloprov.go.id itu merupakan upaya mengintegrasikan pelaksanaan kompetensi yang diikuti oleh PNS di lingkungan Pemprov Gorontalo.
Ia berharap setiap PNS yang tersebar di semua instansi dapat dipetakan kompetensi bidangnya, direncanakan pengembangannya, serta dapat menghasilkan profil PNS untuk kepentingan pengembangan karir ke depan.
"Saat ini aplikasinya masih dalam tahap uji coba. Ada empat OPD yang jadi percontohan yakni Kominfo, Dikbudpora, Dinas Kesehatan dan Badan Diklat. Jadi setiap PNS diminta memasukkan rekam jejak pengembangan karirnya entah itu diklat prajabatan, bimtek atau diklat teknis lain lengkap dokumentasinya," ujarnya.
Sofyan menilai, sejauh ini kompetensi PNS cukup mumpuni. Selain sudah banyak PNS yang menempuh jalur pendidikan formal S2 dan S3, berbagai diklat telah dilaksanakan.
Namun, katanya, kompetensi tersebut digelar secara parsial oleh masing-masing OPD sehingga pendataan kompetensi sulit dilakukan sebagai acuan pengangkatan dalam jabatan atau pelaksanaan mutasi PNS.
"Selain bermanfaat untuk PNS bersangkutan, aplikasi ini akan bermanfaat bagi pemprov untuk penentuan dalam jabatan. Kami akan tau si A ini kompetensinya di bidang X,Y dan Z, sehingga dia cocok ditempatkan di Dinas ini dan itu," katanya.
Gubernur Gorontalo meminta Badan Diklat, untuk serius mengawal pelaksanaan proyek perubahan yang dilakukan PNS setiap mengikuti diklat.
Menurut dia, banyak PNS mengikuti diklat dan menghasilkan proyek perubahan namun kurang dirasakan manfaatnya.
"Namanya proyek perubahan ya untuk mengubah. Jangan proyek perubahan dibuat hanya untuk memenuhi syarat diklat, kenaikan pangkat dan lain-lain tapi hasilnya tidak pernah kita implementasikan," katanya.
Badan Diklat juga diminta fokus untuk meningkatkan kapasitas diri setiap PNS, sedangkan para PNS tidak terpaku pada pekerjaan rutin dengan pola lama.
"Sejak awal saya dan wagub ingin menjadikan pengembangan SDM sebagai unggulan. Karena itu, tolong untuk acara diklat-diklat seperti jangan monoton. Cari pemateri dan pembicara yang bagus untuk mengarahkan PNS sesuai bidangnya," imbuhnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Sistem informasi perencanaan, pengembangan, dan pendataan kompetensi PNS tersebut diresmikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Aula Badan Diklat Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.
Kepala Badan Diklat Pemprov Gorontalo Sofyan Ibrahim menjelaskan, aplikasi RUKO PNS yang bisa diakses di rukopns.gorontaloprov.go.id itu merupakan upaya mengintegrasikan pelaksanaan kompetensi yang diikuti oleh PNS di lingkungan Pemprov Gorontalo.
Ia berharap setiap PNS yang tersebar di semua instansi dapat dipetakan kompetensi bidangnya, direncanakan pengembangannya, serta dapat menghasilkan profil PNS untuk kepentingan pengembangan karir ke depan.
"Saat ini aplikasinya masih dalam tahap uji coba. Ada empat OPD yang jadi percontohan yakni Kominfo, Dikbudpora, Dinas Kesehatan dan Badan Diklat. Jadi setiap PNS diminta memasukkan rekam jejak pengembangan karirnya entah itu diklat prajabatan, bimtek atau diklat teknis lain lengkap dokumentasinya," ujarnya.
Sofyan menilai, sejauh ini kompetensi PNS cukup mumpuni. Selain sudah banyak PNS yang menempuh jalur pendidikan formal S2 dan S3, berbagai diklat telah dilaksanakan.
Namun, katanya, kompetensi tersebut digelar secara parsial oleh masing-masing OPD sehingga pendataan kompetensi sulit dilakukan sebagai acuan pengangkatan dalam jabatan atau pelaksanaan mutasi PNS.
"Selain bermanfaat untuk PNS bersangkutan, aplikasi ini akan bermanfaat bagi pemprov untuk penentuan dalam jabatan. Kami akan tau si A ini kompetensinya di bidang X,Y dan Z, sehingga dia cocok ditempatkan di Dinas ini dan itu," katanya.
Gubernur Gorontalo meminta Badan Diklat, untuk serius mengawal pelaksanaan proyek perubahan yang dilakukan PNS setiap mengikuti diklat.
Menurut dia, banyak PNS mengikuti diklat dan menghasilkan proyek perubahan namun kurang dirasakan manfaatnya.
"Namanya proyek perubahan ya untuk mengubah. Jangan proyek perubahan dibuat hanya untuk memenuhi syarat diklat, kenaikan pangkat dan lain-lain tapi hasilnya tidak pernah kita implementasikan," katanya.
Badan Diklat juga diminta fokus untuk meningkatkan kapasitas diri setiap PNS, sedangkan para PNS tidak terpaku pada pekerjaan rutin dengan pola lama.
"Sejak awal saya dan wagub ingin menjadikan pengembangan SDM sebagai unggulan. Karena itu, tolong untuk acara diklat-diklat seperti jangan monoton. Cari pemateri dan pembicara yang bagus untuk mengarahkan PNS sesuai bidangnya," imbuhnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018