Legislator Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Matran Lasunte, meminta pemerintah daerah (pemda) untuk tegas menerapkan regulasi pengawasan pemanfaatan gas elpiji bersubsidi.
"Pengawasan perlu dioptimalkan, agar gas elpiji ukuran 3 kilo gram (kg) hanya benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat penerima sasaran," ujar Matran, di Gorontalo, Rabu.
Tidak ada bahan bakar pengganti yang bernilai sama murahnya dengan elpiji 3kg bersubsidi di daerah ini, maka perlu ada pengawasan yang tepat agar masyarakat penerima manfaat tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar tersebut.
Ironis kata Matran, saat menyaksikan warga harus antri berjam-jam hingga larut malam di pangkalan, bahkan pekan lalu seorang pengendara becak motor (bentor) menunjukkan kekesalannya dengan menarik tabung gas kosong di sepanjang ruas jalan ibu kota Kwandang, menunjukkan aksi protesnya karena kesulitan mendapatkan gas 3kg.
Kondisi ini perlu disikapi dengan tepat, melalui pengawasan yang tepat mulai dari pihak agen hingga ke pangkalan-pangkalan.
"Pengawasan pembelian di tingkat pangkalan pun harus lebih ketat," ucap Matran.
Sebab stok elpiji diduga cepat habis akibat pangkalan melayani pembeli yang bukan masyarakat sasaran.
Herannya lagi, masyarakat yang kesulitan membeli di pangkalan, bisa mendapatkan elpiji bersubsidi itu di kios bukan pangkalan, seharga Rp30 ribu-Rp35 ribu per tabung.
Artinya, pengawasan distribusi elpiji 3kg belum maksimal. Ditambah lagi kata dia, diduga para Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku usaha menengah ke atas, serta masyarakat berpenghasilan tinggi, masih menggunakan gas elpiji 3kg. Padahal mereka harus dibiasakan hanya menggunakan gas elpiji "bright gas" ukuran 5,5 kg.
Agar kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, stabilitas stok elpiji bersubsidi akan terjaga dengan baik.
Pengawasan pun diharapkan dilakukan bagi para agen, agar tidak menyalurkan elpiji 3kg ke kios-kios bukan pangkalan.
Termasuk pengawasan ke seluruh pangkalan, agar hanya melayani masyarakat sasaran sesuai kuota di setiap area pelayanan setiap pangkalan.
"Jika seluruh aturan main tersebut dilakukan dengan tepat, maka kekosongan gas elpiji 3kg tidak selalu dihadapi masyarakat sasaran, mengingat pemerintah pun telah menetapkan kuota sesuai kebutuhan di setiap daerah," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
"Pengawasan perlu dioptimalkan, agar gas elpiji ukuran 3 kilo gram (kg) hanya benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat penerima sasaran," ujar Matran, di Gorontalo, Rabu.
Tidak ada bahan bakar pengganti yang bernilai sama murahnya dengan elpiji 3kg bersubsidi di daerah ini, maka perlu ada pengawasan yang tepat agar masyarakat penerima manfaat tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar tersebut.
Ironis kata Matran, saat menyaksikan warga harus antri berjam-jam hingga larut malam di pangkalan, bahkan pekan lalu seorang pengendara becak motor (bentor) menunjukkan kekesalannya dengan menarik tabung gas kosong di sepanjang ruas jalan ibu kota Kwandang, menunjukkan aksi protesnya karena kesulitan mendapatkan gas 3kg.
Kondisi ini perlu disikapi dengan tepat, melalui pengawasan yang tepat mulai dari pihak agen hingga ke pangkalan-pangkalan.
"Pengawasan pembelian di tingkat pangkalan pun harus lebih ketat," ucap Matran.
Sebab stok elpiji diduga cepat habis akibat pangkalan melayani pembeli yang bukan masyarakat sasaran.
Herannya lagi, masyarakat yang kesulitan membeli di pangkalan, bisa mendapatkan elpiji bersubsidi itu di kios bukan pangkalan, seharga Rp30 ribu-Rp35 ribu per tabung.
Artinya, pengawasan distribusi elpiji 3kg belum maksimal. Ditambah lagi kata dia, diduga para Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku usaha menengah ke atas, serta masyarakat berpenghasilan tinggi, masih menggunakan gas elpiji 3kg. Padahal mereka harus dibiasakan hanya menggunakan gas elpiji "bright gas" ukuran 5,5 kg.
Agar kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, stabilitas stok elpiji bersubsidi akan terjaga dengan baik.
Pengawasan pun diharapkan dilakukan bagi para agen, agar tidak menyalurkan elpiji 3kg ke kios-kios bukan pangkalan.
Termasuk pengawasan ke seluruh pangkalan, agar hanya melayani masyarakat sasaran sesuai kuota di setiap area pelayanan setiap pangkalan.
"Jika seluruh aturan main tersebut dilakukan dengan tepat, maka kekosongan gas elpiji 3kg tidak selalu dihadapi masyarakat sasaran, mengingat pemerintah pun telah menetapkan kuota sesuai kebutuhan di setiap daerah," ujarnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019