Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, akan memperjuangkan penambahan kuota pupuk bersubsidi di daerah itu.
Wakil Ketua I DPRD, Roni Imran, di Gorontalo, Selasa, mengungkapkannya sulitnya petani di daerah itu mendapatkan pupuk bersubsidi.
Lahan pertanian di daerah tersebut sangat luas, bahkan untuk lahan jagung saja mencapai 35 ribu hektare, namun hanya 20 ribu hektare areal tanam yang mendapatkan kuota pupuk bersubsidi.
"Maka DPRD akan memperjuangkan penambahan kuota pupuk bersubsidi di tingkat pusat," kata Roni.
Hal yang sama diungkap Ketua DPRD Gorontalo Utara, Djafar Ismail yang menyatakan mestinya tidak terjadi kelangkaan pupuk di daerah itu.
Dia mengatakan yang perlu dilakukan adalah pengawasan penyalurannya. "Kami akan mendesak Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian membentuk tim pengawas khusus memantau jalur distribusi pupuk bersubsidi, agar tidak menyulitkan petani mendapatkannya. Jika telah ada tim, maka kinerja pengawasan perlu ditingkatkan," ujar Djafar.
Pengawasan itu harus melekat dan intensif mengingat kesulitan mendapatkan pupuk tidak hanya terjadi untuk pupuk bersubsidi.
"Pupuk non subsidi pun sulit didapatkan dengan alasan stok kosong," kata Djafar.
Ia berharap Dinas Pertanian bergerak cepat mengatasi persoalan pupuk tersebut, agar tidak mempengaruhi aktivitas di musim tanam hingga berimbas pada anjloknya hasil panen.*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Wakil Ketua I DPRD, Roni Imran, di Gorontalo, Selasa, mengungkapkannya sulitnya petani di daerah itu mendapatkan pupuk bersubsidi.
Lahan pertanian di daerah tersebut sangat luas, bahkan untuk lahan jagung saja mencapai 35 ribu hektare, namun hanya 20 ribu hektare areal tanam yang mendapatkan kuota pupuk bersubsidi.
"Maka DPRD akan memperjuangkan penambahan kuota pupuk bersubsidi di tingkat pusat," kata Roni.
Hal yang sama diungkap Ketua DPRD Gorontalo Utara, Djafar Ismail yang menyatakan mestinya tidak terjadi kelangkaan pupuk di daerah itu.
Dia mengatakan yang perlu dilakukan adalah pengawasan penyalurannya. "Kami akan mendesak Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian membentuk tim pengawas khusus memantau jalur distribusi pupuk bersubsidi, agar tidak menyulitkan petani mendapatkannya. Jika telah ada tim, maka kinerja pengawasan perlu ditingkatkan," ujar Djafar.
Pengawasan itu harus melekat dan intensif mengingat kesulitan mendapatkan pupuk tidak hanya terjadi untuk pupuk bersubsidi.
"Pupuk non subsidi pun sulit didapatkan dengan alasan stok kosong," kata Djafar.
Ia berharap Dinas Pertanian bergerak cepat mengatasi persoalan pupuk tersebut, agar tidak mempengaruhi aktivitas di musim tanam hingga berimbas pada anjloknya hasil panen.*
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019