Anggota Komisi VIII DPR RI Idah Syahidah di Gorontalo, Rabu, mengatakan pihaknya mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Hal itu menurutnya sangat penting untuk kejelasan data penerima setiap bantuan dari pemerintah pusat.
“DTKS menjadi kunci awal kita di parlemen untuk memperjuangkan anggaran dan bantuan sosial di daerah. Kalau datanya tidak valid tentu susah bagi pemerintah untuk mengalokasi bantuan ke sini, oleh karena itu kami mendukung langkah Pemprov Gorontalo untuk melakukan verifikasi dan validasi data hingga ke tingkat desa,” ungkapnya.
Ia menambahkan, data kemiskinan Gorontalo di DTKS masih sangat minim yakni berkisar di angka 55.000 jiwa.
Jumlah itu tidak sebanding dengan rencana Kementrian Sosial RI, yang mengalokasikan bantuan untuk 30 juta jiwa warga se Indonesia tahun 2020.
Ia mencontohkan, untuk penerima iuran BPJS yang ditanggung Pemprov Gorontalo ada sekitar 170.000 jiwa.
Sebanyak 120.000 diantaranya belum masuk DTKS.
Ia berharap proses verifikasi bisa segera rampung untuk diusulkan ke pemerintah pusat.
“Keuntungan bagi Gorontalo sangat banyak jika verivali data ini tuntas. Tidak hanya bantuan kesehatan, tapi juga bantuan sosial seperti PKH, Rastra, BPNT dan sebagainya. Jika datanya sudah ada, saya akan berjuang agar alokasi Gorontalo bisa bertambah,” tambahhnya.
Menurutnya saat ini pemerintah pusat memberlakukan satu pusat data, untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Jika sebelumnya data kemiskinan dikelola dalam Basis Data Terpadu (BDT) oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), maka saat ini berubah nama menjadi DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI.
Setiap bantuan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota diarahkan mengacu pada data tersebut.
Namun sejak tahun 2015 DTKS Gorontalo belum pernah diperbarui.
Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengambil langkah dengan mengerahkan semua aparatur, untuk turun verifikasi di lapangan pada November 2019 dan diharapkan rampung awal Desember 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Hal itu menurutnya sangat penting untuk kejelasan data penerima setiap bantuan dari pemerintah pusat.
“DTKS menjadi kunci awal kita di parlemen untuk memperjuangkan anggaran dan bantuan sosial di daerah. Kalau datanya tidak valid tentu susah bagi pemerintah untuk mengalokasi bantuan ke sini, oleh karena itu kami mendukung langkah Pemprov Gorontalo untuk melakukan verifikasi dan validasi data hingga ke tingkat desa,” ungkapnya.
Ia menambahkan, data kemiskinan Gorontalo di DTKS masih sangat minim yakni berkisar di angka 55.000 jiwa.
Jumlah itu tidak sebanding dengan rencana Kementrian Sosial RI, yang mengalokasikan bantuan untuk 30 juta jiwa warga se Indonesia tahun 2020.
Ia mencontohkan, untuk penerima iuran BPJS yang ditanggung Pemprov Gorontalo ada sekitar 170.000 jiwa.
Sebanyak 120.000 diantaranya belum masuk DTKS.
Ia berharap proses verifikasi bisa segera rampung untuk diusulkan ke pemerintah pusat.
“Keuntungan bagi Gorontalo sangat banyak jika verivali data ini tuntas. Tidak hanya bantuan kesehatan, tapi juga bantuan sosial seperti PKH, Rastra, BPNT dan sebagainya. Jika datanya sudah ada, saya akan berjuang agar alokasi Gorontalo bisa bertambah,” tambahhnya.
Menurutnya saat ini pemerintah pusat memberlakukan satu pusat data, untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Jika sebelumnya data kemiskinan dikelola dalam Basis Data Terpadu (BDT) oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), maka saat ini berubah nama menjadi DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI.
Setiap bantuan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota diarahkan mengacu pada data tersebut.
Namun sejak tahun 2015 DTKS Gorontalo belum pernah diperbarui.
Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengambil langkah dengan mengerahkan semua aparatur, untuk turun verifikasi di lapangan pada November 2019 dan diharapkan rampung awal Desember 2019.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019