Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan merekrut relawan secara masif untuk meningkatkan pelacakan kontak dekat (contact tracing) pasien positif COVID-19, terutama di provinsi dengan tingkat penularan yang semakin parah.
“Presiden setuju untuk melakukan rekrutmen sukarelawan besar-besaran, karena juga untuk kerja ‘shift’ (bergantian). Selama ini keterbatasan relawan membuat (pelacakan) tidak maksimal,” kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam telekonferensi pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo meminta jajaran kementerian dan lembaga memberikan perhatian khusus untuk penanganan kasus COVID-19 di tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Ketiga provinsi itu mengalami tingkat penularan virus Corona yang terus meningkat ketika di provinsi lainnya sudah melandai.
Muhadjir mengatakan untuk meningkatkan upaya penanganan COVID-19 di tiga provinsi itu diperlukan peningkatan kapasitas tes spesimen, yang harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas pelacakan terhadap individu atau komunitas yang merupakan kontak dekat pasien COVID-19.
Oleh karena itu, pemerintah dan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat daerah akan merekrut relawan yang akan dilatih terlebih dahulu sebelum bekerja di lapangan. Relawan tidak hanya dibutuhkan saat pelacakan, namun juga saat pengujian.
“Diperlukan pelacakan masif dan pengujian yang akan mengerahkan sukarelawan, terutama mahasiswa S2 dari jurusan biologi molekuler, kemudian jurusan keperawatan, kebidanan dan kesehatan masyarakat,” ujar Muhadjir.
Selain pelacakan masif, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas tes spesimen COVID-19 hingga mencapai 30 ribu per hari dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR). Saat ini, kapasitas tes spesimen COVID-19 sudah melewati target awal pemerintah 10 ribu spesimen per hari..
"Presiden meminta agar ada peningkatan target, yaitu menjadi 20 ribu per hari, bahkan dengan peralatan yang sekarang jumlahnya 120 unit di seluruh Indonesia, mestinya bisa mencapai 30 ribu (tes), tapi nanti kami dan Ketua Gugus Tugas serta Kemenkes akan mempercepat 20 ribu dan bergerak untuk mencapai 30 ribu seperti hitungan Presiden," demikian Muhadjir.
