Menurut wabup, selain menjadi penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah, data kependudukan tentu juga menjadi penting terkait dengan persiapan pilkada, karena persoalan hak politik seseorang untuk memilih itu penting.
Hal itu diungkapkan pada rapat koordinasi (rakor) Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pemanfaatan data kependudukan untuk lintas sektor tingkat Kabupaten Bone Bolango Senin (20/4).
Ia meminta data kependudukan harus valid harus jelas, karena kalau data kependudukannya bermasalah maka itu akan menimbulkan konflik pada saat pilkada nanti.
"Barangkali untuk Kabupaten Bone Bolango data kependudukan ini sangat penting sekali, karena kita akan melaksanakan pilkada pada tanggal 9 Desember 2015. Data kependudukan ini sangat dibutuhkan calon kepala daerah yang maju lewat jalur independen/perseorangan," ujarnya.
Kemudian data bisa jadi acuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lakukan pemutakhiran data agar supaya menghindari kecurangan-kecurangan dalam pilkada nanti.
Sebelumnya Bupati Hamim Pou yang membuka rakor itu mengatakan, jika data kependudukan tidak benar atau tidak valid, maka itu akan berdampak pada kesalahan dalam pengambilan kebijakan dan pada akhirnya tujuan pemerintah untuk perbaikan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur itu tidak akan tercapai.
"Saya percaya dengan data yang akurat maupun valid, maka itu akan berdampak pada upaya-upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) Kabupaten Bone Bolango Rudi Iriawan menjelaskan, tujuan rakor kependudukan dan catatan sipil itu adalah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Selain itu, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) serta keabsahan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di daerah itu.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
