Menkominfo komitmen untuk jaga ruang digital saat Pilkada 2020

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate berkomitmen menjaga ruang digital yang sehat dan bersih lewat penandatanganan Nota Kesepakatan Aksi (NKA) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengawasan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

"Saya tentu menyambut dengan hati yang sangat gembira bahwa kementerian dan lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 didukung dengan ekosistemnya mempunyai komitmen, bahkan dituangkan secara tertulis melalui nota kesepakatan aksi untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 berlangsung secara sukses, termasuk kesuksesan untuk menjaga ruang digital yang sehat," ujar Johnny, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu.

Menurut Johnny transformasi digital yang terakseleratif sebagai dampak pandemi COVID-19, juga memberikan dampak dalam aspek politik.

"Secara khusus Pilkada 2020, dimana informatika dan telekomunikasi memainkan peran yang vital dan signifikan untuk mendukung suksesnya pesta demokrasi dan sirkulasi demokrasi dalam kaitan penentuan pemimpin di daerah, gubernur, bupati dan walikota di 270 provinsi, kabupaten dan kota pada 9 Desember 2020," kata Johnny.

Aksi bersama

Menteri Kominfo menegaskan kecerdasan dan kemampuan bangsa menentukan kualitas demokrasi. Hal itu, menurut dia, akan lebih tampak jika memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara cerdas, termasuk aspek hilir telekomunikasi dan Informatika yaitu ruang digital atau konten internet.

"Kalau kita melihat urutannya maka first line of prevention atau garis pertama untuk menjaga ruang digital yang sehat dan bersih justru berada pada penyelenggara pemilu dan penegakan hukum," ujar dia.

"Kami tentu berharap kolaborasi dan kerja sama ini untuk memastikan first line of prevention atau menjaga di tingkat pertama itu harus sukses, sehingga the last line of prevention yang menjadi tugas akhir menjaga ruang digital di Kominfo menjadi lebih ringan," dia melanjutkan.

Menteri Johnny mengambil analogi irigasi untuk menggambarkan peran antarpihak dalam menjaga ruang digital agar sehat dan bersih.

First line of prevention dalam hal ini penyelenggara pemilu dan penegakan hukum, dia ibaratkan sebagai bendungan. Saat bendungan terjaga dengan baik, maka sawah akan teraliri dengan baik menghasilkan tumbuhan dan bisa panen dengan baik dan sukses.

Namun, dia melanjutkan, apabila tanggul bendungan jebol maka air bah akan mengaliri dan memorak-porandakan wilayah persawahan, dan akan mengalami kesulitan yang berujung pada kegagalan panen.

Oleh karena itu, Menteri Kominfo berharap penyelenggara pemilu, penegakan hukum dan partisipan utama dari Pilkada dapat menjaga agar "bendungan" tersebut tidak jebol. Menurut dia, Kementerian Kominfo berada di "sawah" agar dapat membagi air rata mengaliri pesawahan.

"Jika ruang digital diisi dengan air bah hoaks, disinformasi maupun hate speech, tentu ruang digital menjadi kotor. Sebaliknya, apabila air bah bendungan atau disinformasi ini mengaliri sawah dan di sawah hanya dilengkapi dengan gayungan-gayungan saja, maka tentu sulit membersihkan sawah yang sudah diisi dengan air bah akibat jebolnya bendungan," kata Johnny.

Menteri Johnny menegaskan, lewat kerja sama antarpihak untuk menjaga TIK dengan baik akan menjadi salah satu kunci sukses penyelenggaraan Pilkada.

"Saya kira analogi saya ini bisa dipahami, maksudnya sangat jelas bahwa di tingkat first line of prevention menjadi tugas kita bersama-sama untuk menjaga agar teknologi informasi dan komunikasi serta ruang digital kita digunakan dengan baik," ujar dia.

"Digunakan dengan benar dan bermanfaat bagi peningkatan dan kualitas demokrasi Indonesia melalui penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yang sukses seperti yang kita harapkan bersama," dia menambahkan.

Kolaborasi

Menteri Kominfo menegaskan akan menggunakan seluruh instrumen yang dimiliki untuk secara disiplin dan penuh kewaspadaan mengambil bagian dan mengimplementasikan NKA bersama Bawaslu dan KPU.

"Agar bersama-sama sukses dalam sirkulasi demokrasi dalam rangka memilih eksekutif daerah melalui Pilkada tahun 2020 yang menjadi titik awal pembangunan daerah," kata dia.

Mengutip arahan Presiden Joko Widodo mengenai momentum akselerasi transformasi digital, Menteri Johnny mengajak semua pihak melakukan lompatan dalam mewujudkan demokrasi berkualitas di tengah pandemi COVID-19.

“Di sektor demokrasi dan politik, Pilkada adalah salah satu momentum yang bisa kita gunakan dengan memanfaatkan secara optimal dan maksimal serta secara cerdas ruang digital untuk melakukan lompatan kualitas demokrasi di Indonesia," ujar dia.

Menurut dia, momentum itu akan terwujud dan berhasil apabila kolaborasi ekosistem di sektor politik bisa dilakukan bersama-sama.

Menteri Johnny menilai kualitas demokrasi sangat ditentukan melalui pelibatan dan partisipasi masyarakat. Dalam Pilkada menurutnya dibutuhkan kecerdasan untuk memanfaatkan ruang digital bagi peserta Pilkada dan konstituen pemilihnya.

Menurut Menteri Kominfo, ruang digital dalam Pilkada memainkan peran yang penting guna menyampaikan gagasan visi dan misi para peserta Pilkada.

Oleh karena itu, aturan-aturan yang sudah disiapkan penyelenggara diharapkan dapat mendorong peserta Pilkada memanfaatkan ruang digital guna mentransmisikan program visi dan misi yang sehat kepada masyarakat.

"Persaingan perlu, kontestasi gagasan perlu, tapi permusuhan verbal dan tertulis melalui ruang digital bukan ciri dan khas Indonesia, bukan ciri khas demokrasi Indonesia. Kali ini kita dihadapkan pada satu tantangan di mana kolaborasi kita akan memberikan sumbangsih pada peningkatan hasil pilkada dan kualitas demokrasi Indonesia," kata Johnny.

Menurut Menteri Kominfo, Pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 merupakan uji coba pertama dalam perjalanan demokrasi. Dengan kesiapan dan kesungguhan semua elemen yang terkait, Menteri Johnny meyakini Pilkada 2020 akan sukses, terutama dalam memanfaatkan TIK.

"Kesuksesan Pilkada 2020 dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya ruang digital akan menentukan kualitas demokrasi kita pada sirkulasi demokrasi berikutnya, termasuk sirkulasi demokrasi penting kita pada saat Pilpres dan Pileg tahun 2024 nanti," ujar Johnny.