Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai perlu kolaborasi yang kuat antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatasi maraknya sebaran hoaks atau berita bohong menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
"Kehadiran Kementerian Kominfo bersama KPU dan Bawaslu dalam meredam sebaran berita bohong menjelang dan pascapilkada sangat penting," kata Azis Syamsuddin, di Jakarta, Jumat.
Dia mengingatkan bahaya sebaran hoaks atau berita bohong menjelang Pilkada Serentak 2020, karena kalau tersebar dan dipercayai masyarakat, dapat menyebabkan perilaku publik yang tidak menguntungkan.
Azis menilai kolaborasi tiga lembaga tersebut minimal mampu menutup ruang kejahatan dunia maya yang terus merangsang adanya kekisruhan.
"Api kecil jika dibiarkan akan membesar. Ruang ini yang harus ditutup. Karena implikasinya jelas merugikan," ujarnya pula.
Dia mencontohkan sebaran hoaks terkait Virus Corona pada Maret 2020 yang berakibat buruk pada perilaku masyarakat, karena banyak hoaks atau berita manipulasi bersebaran.
Menurut dia, saat hoaks terkait COVID-19 bermunculan berdampak pada timbulnya "panic buying" di kalangan masyarakat, sehingga berdampak sosial di publik.
"Ada efek sosial yang menanamkan khawatir terhadap pandemi COVID-19, karena itu jangan sampai terjadi pada pilkada," katanya lagi.
Azis menilai munculnya hoaks akan yang berpengaruh pada perilaku negatif masyarakat atau yang disebut infodemic akan merangsang kejahatan itu sendiri.
Menurut dia, pihak-pihak tidak bertanggung jawab menyebarkan hoaks melalui media sosial, karena cepat terakses dan tersebarkan kepada masyarakat.
"Alat sederhana yang paling mudah digunakan ya media sosial. Begitu cepat terakses, menyebarkan informasi dapat ditelan mentah-mentah tanpa disaring kembali, ini bahaya," katanya pula.
Politisi Partai Golkar itu menilai, informasi yang terus berjalan bisa menjadi "makanan" yang menyehatkan, namun bisa menjadi racun, berdampak buruk pada psikologis maupun perilaku masyarakat.
Dia berharap, kolaborasi Kominfo, KPU, dan Bawaslu mampu meredam kegelisahan munculnya hoaks jelang pelaksanaan Pilkada 2020.
Azis menegaskan bahwa keputusan Presiden Jokowi yang dikuatkan dengan DPR serta penyelenggara pemilu tetap menggelar Pilkada Serentak 2020, menunjukkan Indonesia tidak boleh kalah dengan pandemi.
"Singapura, Korea Selatan, dan juga Amerika Serikat tetap menyelenggarakan pemilu di masa pandemi. Tentu dengan protokol kesehatan sangat ketat," katanya.
Hal itu, menurut dia, menunjukkan bahwa kehidupan harus terus berjalan dan masyarakat tidak boleh menyerah melawan COVID-19.
